Tenggarong - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar melakukan pelatihan terhadap Kepala dan Bendahara Sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Ini dilakukan untuk mengatasi permasalah Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah).
 
Kasi Penjaminan Mutu Kelembagaan SMP Disdikbud Kukar, Emi Rosana Saleh mengatakan sebanyak 43 Kepala dan Bendahara SMP yang mengikuti pendampingan tersebut.

Siplah merupakan sistem digital yang membantu satuan pendidikan untuk berbelanja kebutuhan dari penyedia barang dan jasa yang tergabung dalam mitra pengelola pasar daring.
 
"Pelatihan dilakukan karena ada transaksi Siplah yang belum diselesaikan oleh sekolah, sehingga disebut dengan Siplah gantung," kata Emi Rosana Saleh, Senin (24/6/2024).
 
Kata dia, transaksi Siplah harus diselesaikan secara tuntas, baik pembatalan pembelian barang, jasa maupun produk yang belum tiba dan itu belum bisa dibayarkan. 

Kata dia, jika transaksi Siplah tak dituntaskan, maka akan berpengaruh terhadap penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat.
 
"Kalau mereka sudah melakukan pemesanan, tapi tidak sesuai dan ingin melakukan pembatalan, maka itu tidak bisa. Harus sampai tuntas prosesnya agar statusnya itu tidak menjadi Siplah Gantung," jelasnya.
 
Ini disebabkan kurangnya pemahaman kepala maupun bendahara sekolah terhadap penggunaan Siplah, sehingga Disdikbud berinisiatif melakukan pelatihan tersebut.
 
"Kita menghadirkan narasumber dari Kemendikbudristek dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi sekolah," ucapnya.
 
Ia berharap permasalahan itu tak terulang kembali dan belanja sekolah bisa berjalan dengan baik.

"Permasalahan itu dapat menghambat dana BOS, makanya kami ingin sekolah untuk betul betul peduli dengan dana BOS ini," tutupnya.

(Sf/By)