Tenggarong - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat dari 76 ribu hektare (Ha) tambak, sekitar 40 persen dinyatakan sudah tidak produktif lagi.

Kondisi itu dipicu beberapa faktor, mulai dari dampak perubahan iklim, biaya perawatan yang tinggi hingga terhalang regulasi pengelolaan kawasan.

“Kalau catatan terakhir kami, luasan tambak di Kukar itu kurang lebih 76 ribu hektare dan hampir 40 persennya tidak produktif atau terlantar,” ujar Kepala DKP Kukar, Muslik, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, sebagian besar tambak di Kukar, terutama yang berada di kawasan Delta Mahakam masuk wilayah kehutanan, sehingga para petambak mengalami keterbatasan dalam mengelola dan mengembangkan usahanya akibat terbentur regulasi kawasan hutan produksi maupun kawasan budi daya kehutanan.

“Tambak kita banyak berada di kawasan hutan produksi. Karena itu kami tidak bisa sembarangan melakukan kegiatan fisik di sana. Kewenangannya juga berkaitan dengan Dinas Kehutanan dan KPHP Delta Mahakam,” terangnya.

“Kawasan Delta Mahakam itu berada di Desa Sepatin, Muara Pantuan, Tani Baru dan Tanjung Barukang Kecamatan Anggana,” tambahnya.

Selain terhalang regulasi, biaya operasional tambak yang tinggi turut mengakibatkan para petambak memilih untuk tidak melanjutkan aktivitas budi daya mereka.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan dampak perubahan iklim, terutama di kawasan pesisir Delta Mahakam yang kini mulai merasakan kenaikan permukaan air laut dan pasang yang lebih tinggi, sehingga mengancam keberlangsungan tambak milik mereka.

“Untuk peninggian tanggul misalnya, itu butuh biaya besar. Air pasang sekarang semakin tinggi dan itu nyata dirasakan masyarakat tambak,” ungkap Muslik.

Sebagai upaya pemulihan, DKP Kukar mendorong pengembangan budi daya rumput laut untuk mengaktifkan kembali tambak-tambak yang sempat tidak produktif.

Ia menilai budi daya rumput laut lebih mampu bertahan terhadap perubahan kondisi lingkungan, termasuk tidak terlalu bergantung pada kekuatan tanggul tambak, sehingga tetap dapat dikembangkan meski kawasan pesisir kerap terdampak pasang air laut.

“Kalau rumput laut, tambaknya bocor atau tanggulnya rusak tidak terlalu berpengaruh. Berbeda dengan budi daya ikan atau udang,” jelasnya.

Kini DKP Kukar tengah menyusun dokumen Integrated Area Development (IAD) sebagai langkah penataan dan pengembangan kawasan tambak secara terintegrasi di kawasan Delta Mahakam. 

Dokumen tersebut akan menjadi dasar perencanaan pengelolaan kawasan budi daya perikanan agar berkelanjutan dan mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan maupun regulasi yang berlaku.

“Dokumen itu masih dalam tahap penyusunan yang dikoordinir oleh DLHK. Kalau dokumen itu selesai, maka program-program daerah akan lebih leluasa masuk,” tandasnya.

(Sf/Lo)