Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan seluruh program prioritas akan terus dikomunikasikan secara terbuka dengan DPRD Kota Balikpapan. 

Komitmen tersebut disampaikan sebagai respons atas pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD yang meminta pemerintah lebih intensif melibatkan legislatif dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo menegaskan, komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan bagian penting dalam setiap tahapan penyusunan hingga pelaksanaan program.

“Apapun program yang akan kami laksanakan pasti akan kami komunikasikan dengan DPRD Balikpapan. Kalau Dewan meminta agar program-program pemerintah dikomunikasikan, tentu akan kami lakukan,” ucap Agus saat ditemui awak media, Senin (20/7/2026).

Menurutnya, program-program unggulan pemkot sejauh ini tetap mengacu pada program prioritas yang telah dibahas bersama DPRD dalam proses penyusunan APBD. Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat komisi maupun Badan Anggaran (Banggar), sehingga seluruh program beserta kebutuhan pembiayaannya telah diketahui oleh legislatif.

“Dalam setiap pembahasan APBD, DPRD selalu menanyakan program-program yang akan dijalankan beserta pembiayaannya. Karena itu, komunikasi dengan DPRD pasti terus kami lakukan,” katanya.

Selain menyoroti komunikasi dengan DPRD, dia juga memastikan pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat masih menjadi salah satu program prioritas pemerintah kota.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah masih menyelesaikan sejumlah persoalan yang sempat terjadi dalam proses pembangunan sebelumnya. Setelah itu, pemerintah akan menyusun langkah lanjutan, termasuk penyesuaian skema pelaksanaan proyek.

“Pembangunan rumah sakit tetap menjadi prioritas. Saat ini kami sedang menyelesaikan persoalan yang ada, kemudian menyusun rencana kelanjutannya. Semua proses ini juga akan kami komunikasikan dengan DPRD,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan, pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit tersebut. Namun, perubahan skema pelaksanaan membuat prosesnya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, baik di internal pemerintah maupun bersama DPRD.

“Bahkan anggaran pembangunan lanjutan sudah kami usulkan dan telah dialokasikan. Namun karena ada perubahan skema, tentu perlu pembahasan lebih lanjut sebelum pelaksanaannya,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait kondisi Transfer ke Daerah (TKD) pada penyusunan APBD 2026, ia mengakui terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum memperoleh informasi mengenai kemungkinan adanya penambahan alokasi transfer dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, angka sekitar Rp800 miliar yang beredar merupakan komponen Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan TKD terdiri atas beberapa sumber pendanaan lain, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta transfer dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Kalau yang sekitar Rp800 miliar itu hanya DBH. Sementara total TKD masih berada di kisaran Rp1,3 triliun karena di dalamnya juga ada DAU, DAK dan transfer dari pemerintah provinsi. Untuk tahun anggaran 2026 sendiri, sampai saat ini belum ada informasi mengenai kenaikan alokasi TKD,” pungkasnya.

(Sf/Lo)