Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan. 

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, yang dikenal sebagai Transfer ke Daerah (TKD), berpotensi memengaruhi berbagai program pembangunan. 

Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan keyakinannya bahwa program-program prioritas tetap akan berjalan.

Sri Wahyuni menjelaskan bahwa pengurangan TKD memaksa Pemprov Kaltim untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas. 

Meskipun demikian, sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi fokus utama. 

"Kami masih melakukan simulasi untuk melihat program-program mana yang bisa tetap dijalankan," kata Sri Wahyuni. 

Penyesuaian ini, kata dia, akan ada pengurangan volume atau kegiatan dalam beberapa program.

“Tetapi kami berupaya agar semua program prioritas tetap dapat terakomodasi," tuturnya.

Saat ini, Pemprov Kaltim masih menunggu petunjuk teknis (juknis) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dari pemerintah pusat. 

Juknis ini akan menjadi panduan penting dalam mengelola anggaran yang ada. Sri Wahyuni berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus pada Kaltim. 

"Harapannya, ada perhatian khusus terhadap daerah seperti Kaltim yang masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur," ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengatasi dampak ekologis dari berbagai kegiatan ekonomi nasional.

Kondisi ini tidak hanya menjadi perhatian Pemprov Kaltim, tetapi juga para kepala daerah se-Kaltim. 

Gubernur dan para kepala daerah berkomitmen untuk menyampaikan langsung kondisi ini kepada pemerintah pusat. 

Mereka tidak hanya akan membahas soal besaran dana transfer, tetapi juga kebutuhan pembiayaan pembangunan yang masih sangat besar di Kaltim. 

"Kami akan menyampaikan bahwa kami masih memiliki kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar, terutama dalam mengimbangi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan-kegiatan ekonomi nasional yang berbasis di wilayah ini," tutup Sri Wahyuni. 

(Sf/Rs)