Cari disini...
Seputar Kaltim
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, usai Rapat Paripurna ke-32 DPRD Kaltim. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)
Samarinda - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, angkat bicara soal koreksi anggaran yang dibahas dalam Rapat Paripurna ke-32 DPRD Kaltim, Rabu (30/9/2026).
Menanggapi pertanyaan mengenai apa yang meleset dari perencanaan anggaran murni, Sri Wahyuni menegaskan bahwa tidak ada yang meleset. Menurutnya, yang terjadi adalah penyesuaian karena proyeksi pendapatan awal yang terlalu optimis.
"Sebenarnya bukan meleset, namun memang kemarin kita optimis dalam merencanakan pendapatan, kan kita merencanakan itu tahun 2025 untuk tahun 2026. Realisasi Desember 2025 ternyata pendapatan kita itu tidak seoptimisme yang kita rencanakan," ujar Sri Wahyuni.
Ia menjelaskan, berkaca dari realisasi pendapatan tahun 2025, Pemprov Kaltim harus melakukan penyesuaian belanja pada tahun anggaran 2026.
"Karena kita sudah lihat gambaran 2025, maka tahun 2026 kita harus melakukan juga penyesuaian belanja karena pendapatan kita juga ada koreksi karena kita melakukan efisiensi. Karena itulah kita melakukan perubahan, jadi ada penyesuaian pendapatan dan belanja," katanya.
Ketika ditanya sektor pendapatan mana yang terkoreksi, Sri Wahyuni menyebut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebagai salah satu penyumbang terbesar koreksi tersebut.
"Di bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), kan dari target 7 triliun tahun lalu aja 5,2 triliun, jadi kita pun juga menyesuaikan ya," ungkapnya.
Ia menilai target Rp 7 triliun untuk PBB-KB saat ini tidak realistis untuk dicapai.
"Jadi 7 triliun itu saat sekarang terlalu optimis gitu ya tidak bisa dicapai, sehingga kita melakukan koreksi baik itu pendapatan maupun belanja," tegasnya.
Sementara itu, untuk program unggulan Beasiswa Gratispol, Sri Wahyuni memastikan tidak ada penyesuaian anggaran. Program tersebut tetap berjalan sesuai rencana karena data penerimanya sudah jelas.
"Program Gratispol tidak ada penyesuaian, kan sudah terdata ya berapa jumlah mahasiswa, kan kita sudah kerjasama dengan 52 perguruan tinggi, kita sudah punya database-nya berapa jumlah mahasiswa yang kita akan berikan dukungan," jelasnya.
Hanya mahasiswa yang tidak mendaftar karena sudah menerima beasiswa lain yang tidak akan mendapatkan bantuan tersebut.
"Terkecuali mereka yang tidak mendaftar karena mendapatkan beasiswa yang lain, nah otomatis itu tidak diberikan," pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, usai Rapat Paripurna ke-32 DPRD Kaltim. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)
Samarinda - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, angkat bicara soal koreksi anggaran yang dibahas dalam Rapat Paripurna ke-32 DPRD Kaltim, Rabu (30/9/2026).
Menanggapi pertanyaan mengenai apa yang meleset dari perencanaan anggaran murni, Sri Wahyuni menegaskan bahwa tidak ada yang meleset. Menurutnya, yang terjadi adalah penyesuaian karena proyeksi pendapatan awal yang terlalu optimis.
"Sebenarnya bukan meleset, namun memang kemarin kita optimis dalam merencanakan pendapatan, kan kita merencanakan itu tahun 2025 untuk tahun 2026. Realisasi Desember 2025 ternyata pendapatan kita itu tidak seoptimisme yang kita rencanakan," ujar Sri Wahyuni.
Ia menjelaskan, berkaca dari realisasi pendapatan tahun 2025, Pemprov Kaltim harus melakukan penyesuaian belanja pada tahun anggaran 2026.
"Karena kita sudah lihat gambaran 2025, maka tahun 2026 kita harus melakukan juga penyesuaian belanja karena pendapatan kita juga ada koreksi karena kita melakukan efisiensi. Karena itulah kita melakukan perubahan, jadi ada penyesuaian pendapatan dan belanja," katanya.
Ketika ditanya sektor pendapatan mana yang terkoreksi, Sri Wahyuni menyebut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebagai salah satu penyumbang terbesar koreksi tersebut.
"Di bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), kan dari target 7 triliun tahun lalu aja 5,2 triliun, jadi kita pun juga menyesuaikan ya," ungkapnya.
Ia menilai target Rp 7 triliun untuk PBB-KB saat ini tidak realistis untuk dicapai.
"Jadi 7 triliun itu saat sekarang terlalu optimis gitu ya tidak bisa dicapai, sehingga kita melakukan koreksi baik itu pendapatan maupun belanja," tegasnya.
Sementara itu, untuk program unggulan Beasiswa Gratispol, Sri Wahyuni memastikan tidak ada penyesuaian anggaran. Program tersebut tetap berjalan sesuai rencana karena data penerimanya sudah jelas.
"Program Gratispol tidak ada penyesuaian, kan sudah terdata ya berapa jumlah mahasiswa, kan kita sudah kerjasama dengan 52 perguruan tinggi, kita sudah punya database-nya berapa jumlah mahasiswa yang kita akan berikan dukungan," jelasnya.
Hanya mahasiswa yang tidak mendaftar karena sudah menerima beasiswa lain yang tidak akan mendapatkan bantuan tersebut.
"Terkecuali mereka yang tidak mendaftar karena mendapatkan beasiswa yang lain, nah otomatis itu tidak diberikan," pungkasnya.
(Sf/Rs)