Samarinda - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni menegaskan sejumlah program unggulan pemerintah daerah, yakni Gratispol dan Jospol telah berjalan dan menunjukkan progres signifikan.

Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur digital.

"Bantuan pendidikan gratis untuk mahasiswa semester satu sudah berjalan. Begitu juga dengan Wi-Fi gratis yang capaiannya melampaui target, perjalanan religi, seragam gratis untuk siswa baru, hingga layanan kesehatan gratis," ungkap Sri Wahyuni, Jumat (20/2/2026).

Berdasarkan data rekapitulasi 2026, program pendidikan gratis melalui bantuan UKT mahasiswa baru tahap kedua telah menjangkau 21.127 mahasiswa yang tersebar di 57 universitas (PTN, PTS dan Kerja Sama). Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp103,1 miliar.

Selain itu, bantuan seragam sekolah juga telah terealisasi di berbagai wilayah. Samarinda mencatat angka tertinggi dengan 14.803 paket untuk 112 sekolah, disusul Kutai Kartanegara (Kukar) dengan 11.911 paket untuk 125 sekolah.

Di sektor kesehatan, meskipun cakupan layanan terus diperluas, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim mencatat kini baru sekitar 159.000 orang yang terdaftar dalam tanggungan Pemerintah Daerah (PBPU Pemda).

Sri Wahyuni menekankan pentingnya evaluasi agar masyarakat lebih memahami proses pendaftaran dan pemanfaatan layanan ini. Salah satu capaian paling mencolok adalah program Internet Desa. Berdasarkan laporan progres per 29 Desember 2025, program ini telah mencapai achievement 95 persen.

Dari target yang ditetapkan, sebanyak 802 desa telah terpasang akses internet, dengan sisa hanya 39 desa yang masih dalam proses. Kabupaten Berau, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara (PPU) bahkan sudah mencapai progres 100 persen.

Sri Wahyuni mengingatkan masyarakat penerapan janji politik ke dalam sistem birokrasi memerlukan proses dan kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan.

"Janji politik ini ketika akan diterapkan masuk dalam birokrasi, kita berkenaan dengan tata kelola pemerintah, sehingga ada mekanismenya, ada prosesnya dan harus ada pertanggungjawabannya karena menggunakan dana APBD," jelasnya.

Ia pun menyarankan masyarakat untuk aktif mencari informasi melalui jalur resmi agar tidak terjadi simpang siur informasi di lapangan. "Kami sarankan silakan mengunjungi kanal resmi Gratispol untuk mendapatkan informasi yang akurat agar tidak bias," pungkasnya.

(Sf/Lo)