Samarinda – Ancaman panas ekstrem, kebakaran, dan banjir yang diprediksi akan meningkat di Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata memiliki akar masalah yang terentang jauh ke masa lalu. Sejarawan publik Muhammad Sarip mengungkap, krisis lingkungan yang terjadi saat ini merupakan warisan dari pola industrialisasi eksploitatif selama 150 tahun terakhir.
Fakta historis ini terungkap dalam lokakarya bertema “Eksplorasi Dampak Perubahan Iklim terhadap Masyarakat dan Lingkungan” yang digelar Pusat Studi Borneo Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) di Samarinda, Rabu (27/8/2025).
Dalam forum yang dimoderatori Ketua Program Studi Teknik Geologi UMKT Fajar Alam tersebut,  Muhammad Sarip memaparkan bagaimana jejak eksploitasi sumber daya alam sejak era kolonial Hindia Belanda terus berlanjut hingga kini. Menurutnya, pola inilah yang membentuk struktur sosial dan lingkungan Kaltim hari ini.

“Sejak abad ke-19, masuknya perusahaan asing dan kebijakan kolonial menanamkan pola eksploitasi sumber daya yang berlanjut hingga pasca-Kemerdekaan Indonesia. Pertumbuhan industri ekstraktif menciptakan modernisasi di kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, tetapi juga meninggalkan warisan ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan kerentanan sosial,” ungkap  Sarip.

Konsekuensi dari warisan panjang ini kini terlihat jelas. Lokakarya yang sama memproyeksikan data yang mengkhawatirkan, di mana lebih dari 60 persen penduduk Kalimantan akan terdampak panas ekstrem pada tahun 2075.
Menjawab tantangan tersebut, narasumber lain memaparkan serangkaian strategi adaptasi dan mitigasi. Dosen Ilmu Keperawatan UMKT, Nur Fithriyanti Imamah, merinci berbagai penanda perubahan iklim dan solusi yang bisa ditempuh.
“Cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan kenaikan suhu yang berdampak pada pangan, air, kesehatan, dan ekosistem merupakan penanda perubahan iklim. Strategi dan mitigasinya melalui agroforestri, rehabilitasi lahan, konservasi vegetasi, pencegahan karhutla, teknologi lingkungan digital, Kampung Iklim, dan pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim,” papar Imamah.
Aksi nyata di tingkat akar rumput juga menjadi sorotan. Kepala Desa Loa Duri Ulu, Muhammad Arsyad, menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan desanya untuk membangun sistem ketahanan terhadap bencana.

“Ke depan, desa menyiapkan mitigasi bencana dengan penetapan muster point di kantor desa, pembuatan jalur evakuasi dan plang rawan bencana, serta pemasangan sirine peringatan dini, sehingga terbangun sistem ketahanan desa yang lebih berkelanjutan,” jelas Arsyad.

Secara komprehensif, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UMKT, Vita Pramaningsih, menekankan bahwa masalah pencemaran yang diperparah oleh perubahan iklim membutuhkan solusi berlapis.

“Solusi yang ditawarkan meliputi mitigasi pencemaran (pengendalian emisi, pengelolaan limbah, energi terbarukan), mitigasi iklim (reforestasi, efisiensi energi, pengurangan emisi karbon), serta adaptasi kesehatan melalui sistem peringatan dini, penguatan layanan primer, edukasi masyarakat, dan pembangunan kota berketahanan iklim,” demikian Vita.