Tenggarong - Pengoperasian Koperasi Merah Putih (KMP) di sejumlah daerah, termasuk Kutai Kartanegara (Kukar) memerlukan langkah-langkah strategis agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menegaskan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) harus memahami konsep New Economy Progresif yang menjadi dasar pembentukan KMP sebelum program tersebut diimplementasikan.

“Bapak Presiden berpesan kepada kita bahwa teman-teman DiskopUKM harus paham betul konsep New Economy Progresif yang diusung Koperasi Merah Putih,” ujar Aulia Rahman, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan, New Economy Progresif merupakan konsep yang mendorong pemanfaatan potensi lokal secara optimal, seperti peternakan, pertanian dan berbagai sumber daya yang dimiliki suatu daerah.

Artinya, setiap sumber daya yang dihasilkan di suatu daerah diolah dan dimanfaatkan untuk kawasan tersebut, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara luas.

“Maksudnya saat suatu daerah menghasilkan sumber daya, maka harus diolah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya di tempat tersebut,” jelasnya.

Kini tercatat baru tujuh dari 237 KMP di Kukar yang telah menjalankan bisnis, sementara sisanya masih belum memulai bisnis apapun sejak dibentuk pada Juli 2025 lalu.

Aulia mengintruksikan sekretaris daerah (sekda) selaku pembina untuk melaporkan perkembangan program KMP setiap harinya.

“Ke depan saya berharap nanti ada laporan setiap hari. Bapak Sekda tolong laporkan kepada saya bagaimana progress Koperasi Merah Putih. Jadi harapannya Koperasi Merah Putih ini dapat dikawal dengan baik,” tandasnya.

(Sf/Lo)