Seputar Fakta

    Seputar Kaltim

    Sebanyak 26 Warga Binaan Terima Pembebasan Bersyarat, Rutan Berau Hadapi Keterbatasan Petugas Bapas

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    21 November 2026 pukul 23:36 WITA

    Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb, Rian Permana. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Sebanyak 26 warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb menerima program pembebasan bersyarat setelah melalui serangkaian pengamatan dan penilaian selama menjalani masa pidana.

    Pemberian hak tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan yang dinilai telah memenuhi persyaratan. Namun, pelaksanaan pengawasan setelah mereka kembali ke tengah masyarakat masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan petugas pembimbing kemasyarakatan di Kabupaten Berau.

    Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb, Rian Permana, mengatakan pembebasan bersyarat tidak diberikan secara otomatis. Setiap warga binaan harus melalui proses penilaian berdasarkan perilaku dan perkembangan pembinaan selama menjalani masa pidana.

    "Pengamatan tersebut juga melalui berbagai macam penilaian, baik secara substantif maupun administratif," ujar Rian.

    Ia menjelaskan, seluruh hasil penilaian dan evaluasi selanjutnya divalidasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Apabila dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan, keputusan pembebasan bersyarat akan diterbitkan oleh menteri terkait.

    Meski telah keluar dari rutan, para penerima pembebasan bersyarat tetap memiliki kewajiban untuk melapor dan mengikuti proses pembimbingan serta pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

    "Kabupaten Berau hingga kini belum memiliki Bapas mandiri. Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan masih menginduk ke Bapas Samarinda melalui petugas Pos Bapas Samarinda yang ditempatkan di lingkungan Rutan Tanjung Redeb," tuturnya.

    Ia menyampaikan bahwa, keterbatasan personel menjadi tantangan tersendiri dalam memaksimalkan pelayanan pembimbingan dan pengawasan. Saat ini, hanya terdapat satu orang pembimbing kemasyarakatan yang harus menangani berbagai kebutuhan tersebut.

    "Sebanyak 26 warga binaan ini tetap wajib lapor. Di sini kami memang masih kekurangan petugas pembimbing kemasyarakatan. Saat ini hanya ada satu orang yang harus menangani berbagai kebutuhan pembimbingan dan pengawasan," jelasnya.

    Tak hanya itu, Dirinya juga mengatakan bahwa, petugas tersebut harus menjalankan dua tanggung jawab sekaligus. Selain melakukan penilaian kelayakan pembebasan bersyarat bagi warga binaan yang masih berada di dalam rutan, pembimbing kemasyarakatan juga harus memantau perkembangan mereka yang telah bebas.

    "Kami harus melihat bagaimana perkembangannya serta memastikan tidak ada pelanggaran. Kondisi ini harus tetap kami maksimalkan di tengah keterbatasan personel," ujarnya.

    Rian mengakui bahwa keterbatasan petugas tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembinaan lanjutan bagi warga binaan di Berau. Sehingga, dukungan sumber daya manusia yang memadai diperlukan agar pengawasan terhadap penerima pembebasan bersyarat dapat berjalan optimal, sekaligus membantu proses mereka kembali beradaptasi di tengah masyaraat.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Sebanyak 26 Warga Binaan Terima Pembebasan Bersyarat, Rutan Berau Hadapi Keterbatasan Petugas Bapas

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    21 November 2026 pukul 23:36 WITA

    Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb, Rian Permana. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Sebanyak 26 warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb menerima program pembebasan bersyarat setelah melalui serangkaian pengamatan dan penilaian selama menjalani masa pidana.

    Pemberian hak tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan yang dinilai telah memenuhi persyaratan. Namun, pelaksanaan pengawasan setelah mereka kembali ke tengah masyarakat masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan petugas pembimbing kemasyarakatan di Kabupaten Berau.

    Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb, Rian Permana, mengatakan pembebasan bersyarat tidak diberikan secara otomatis. Setiap warga binaan harus melalui proses penilaian berdasarkan perilaku dan perkembangan pembinaan selama menjalani masa pidana.

    "Pengamatan tersebut juga melalui berbagai macam penilaian, baik secara substantif maupun administratif," ujar Rian.

    Ia menjelaskan, seluruh hasil penilaian dan evaluasi selanjutnya divalidasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Apabila dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan, keputusan pembebasan bersyarat akan diterbitkan oleh menteri terkait.

    Meski telah keluar dari rutan, para penerima pembebasan bersyarat tetap memiliki kewajiban untuk melapor dan mengikuti proses pembimbingan serta pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

    "Kabupaten Berau hingga kini belum memiliki Bapas mandiri. Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan masih menginduk ke Bapas Samarinda melalui petugas Pos Bapas Samarinda yang ditempatkan di lingkungan Rutan Tanjung Redeb," tuturnya.

    Ia menyampaikan bahwa, keterbatasan personel menjadi tantangan tersendiri dalam memaksimalkan pelayanan pembimbingan dan pengawasan. Saat ini, hanya terdapat satu orang pembimbing kemasyarakatan yang harus menangani berbagai kebutuhan tersebut.

    "Sebanyak 26 warga binaan ini tetap wajib lapor. Di sini kami memang masih kekurangan petugas pembimbing kemasyarakatan. Saat ini hanya ada satu orang yang harus menangani berbagai kebutuhan pembimbingan dan pengawasan," jelasnya.

    Tak hanya itu, Dirinya juga mengatakan bahwa, petugas tersebut harus menjalankan dua tanggung jawab sekaligus. Selain melakukan penilaian kelayakan pembebasan bersyarat bagi warga binaan yang masih berada di dalam rutan, pembimbing kemasyarakatan juga harus memantau perkembangan mereka yang telah bebas.

    "Kami harus melihat bagaimana perkembangannya serta memastikan tidak ada pelanggaran. Kondisi ini harus tetap kami maksimalkan di tengah keterbatasan personel," ujarnya.

    Rian mengakui bahwa keterbatasan petugas tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembinaan lanjutan bagi warga binaan di Berau. Sehingga, dukungan sumber daya manusia yang memadai diperlukan agar pengawasan terhadap penerima pembebasan bersyarat dapat berjalan optimal, sekaligus membantu proses mereka kembali beradaptasi di tengah masyaraat.

    (Sf/Lo)