Penajam - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia (RI) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penuh pengembangan sejumlah desa wisata di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Dalam pengembangan objek wisata ini tentunya harus melalui berbagai inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Apalagi berkaitan dengan sektor pariwisata, salah satunya pantai Nipah-nipah yang akan menjadi penyedia wisata untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) secara berkelanjutan,” katanya, Senin (12/8/2024).

Pengembangan ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap pelestarian alam, lingkungan dan budaya, sekaligus memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian di wilayah sekitarnya.

Sementara untuk mempercepat pengembangan fasilitas dan perlengkapan pada desa wisata yang tersebar di PPU, pemerintah pusat akan menyiapkan Master Plan dan menyiapkan tujuh destinasi lain, di antaranya Desa Wisata Mentawir, Desa Wisata Pampang, Kebun Raya, Bukit Bengkirai, Pantai Tanah Merah dan lain sebagainya.

“Meski kini baru menyiapkan sekitar lima objek wisata, tetapi kita maunya ada tujuh objek wisata. Dengan itu, kita meminta kepada pemerintah daerah agar di setiap kunjungan, wisatawan dapat ditawarkan destinasi yang beragam,” ungkapnya.

Dengan hadirnya IKN ini banyak memberikan dampak positif terhadap beberapa sektor, salah satunya pariwisata yang berimbang pada peningkatan pendapatan, sekaligus mendatangkan sejumlah wisatawan berkualitas yang cukup banyak jumlahnya.

Untuk mendapatkan anggaran khusus dari pemerintah pusat dalam pengembangan fasilitas objek wisata Pantai Nipah-nipah, sandiaga Uno menyarankan kepada pengelola Pantai Nipah-nipah mengajukan anggaran kepada pemda, kemudian usulan tersebut akan diteruskan ke pemerintah provinsi dan selanjutnya disampaikan ke pusat.

“Karena itu sudah masuk kedalam program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) agar dapat dialokasikan anggaran, kemudian akan diputuskan setelah hasil penjurian ini melalui bantuan evaluasi, kita akan terus menggelontorkan sambil bekerjasama dengan berbagai lembaga, salah satunya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) karena ada abrasi yang perlu intervensi oleh pemerintah lintas kementerian dan lembaga,” pungkasnya.

(Sf/By)