Samarinda - Distribusi seragam sekolah gratis oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kepada siswa baru mengalami keterlambatan. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat, sekaligus memberikan penjelasan mengenai lambannya penyaluran tersebut.

Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menjelaskan keterlambatan ini bukan semata hanya karena anggaran, melainkan adanya penyesuaian teknis dan operasional di lapangan untuk memastikan manajemen mutu.

"Pertama-tama, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan pendistribusian seragam sekolah dalam program Seragam Sekolah dan perlengkapannya pada jenjang SMA/MA, SMK dan SLB tahun 2026 ini," ungkap Armin dalam keterangan resminya.

Meski pendistribusiannya belum sepenuhnya sampai ke tangan siswa, Armin menegaskan secara administratif dan operasional tidak ada keterlambatan. 

Seluruh proses pengadaan, produksi, hingga distribusi saat ini tengah berjalan secara simultan dan tepat waktu sesuai dengan klausul kontrak kerja yang telah disepakati.

Ia membeberkan bahwa kendala utama di lapangan adalah fluktuasi data siswa baru, baik di sekolah negeri maupun swasta, yang terus berubah secara dinamis. 

Masih banyak ditemui siswa yang melakukan mutasi, mencabut berkas atau baru mendaftar di sekolah swasta usai tidak diterima di sekolah negeri. 

Pihak penyedia tidak bisa mengambil risiko untuk memproduksi secara massal jika data belum terkunci, karena hal itu berpotensi menciptakan kelebihan atau kekurangan ukuran tertentu yang berujung pada pemborosan anggaran.

Lebih dari itu, penundaan penguncian data ini rupanya sengaja dilakukan oleh pemerintah dengan mengedepankan asas inklusivitas.

"Disdikbud Kaltim memilih untuk menunda penguncian data demi memberikan ruang bagi anak-anak rentan miskin, anak putus sekolah dan anak yang tidak lolos seleksi awal agar tetap bisa bersekolah (baik di negeri maupun swasta). Jika data dikunci terlalu cepat, anak-anak susulan ini tidak akan mendapatkan bantuan seragam gratis," jelasnya.

Selain masalah fluktuasi data, tim di lapangan juga menemukan ketidaksesuaian atau anomali antara data ukuran baju di dalam sistem dengan usulan riil pihak sekolah. 

Akibatnya, tim produksi harus melakukan verifikasi ulang secara manual demi mencegah siswa menerima seragam yang kekecilan atau kebesaran.

Guna mengatasi tantangan tersebut, Disdikbud Kaltim mengambil langkah strategis berupa penguncian data bertahap dan pengiriman parsial. 

Produksi kini dilakukan dengan sistem klaster, sekolah yang datanya sudah tervalidasi penuh akan langsung diproduksi seragamnya tanpa menunggu sekolah lain. 

Seragam yang telah lolos kendali mutu akan langsung dikirim per wilayah mulai minggu ketiga bulan Agustus. Sembari menunggu proses distribusi berjalan, Pemprov Kaltim memastikan para siswa tetap bisa bersekolah dengan nyaman dan tidak dipersulit.

"Kami telah berkoordinasi dengan pihak kepala sekolah agar memberikan dispensasi kepada siswa untuk tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan pakaian bebas pantas atau seragam sekolah sebelumnya sampai seragam baru diterima. Kami menargetkan seluruh proses pendistribusian seragam ini akan rampung sepenuhnya pada akhir bulan Oktober," pungkasnya.

(Sf/Lo)