Seputar Fakta

    Seputar Kaltim

    Samarinda Siapkan 2 Koridor Angkutan Perkotaan Mulai 1 April 2027, Tarif Rp2.500 Hingga Rp3.500

    Penulis:Sherly Maylinda Putri|Redaktur:Lodya A
    21 November 2026 pukul 23:37 WITA

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu. (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Kota Samarinda menyiapkan angkutan perkotaan dengan skema beli layanan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan dua koridor diusulkan sebagai tahap awal. 

    Koridor pertama menghubungkan Pasar Pagi dengan Terminal Lempake melalui Gajah Mada, Gatot Subroto, Antasari, Juanda, Pembangunan, PM Noor, Sempaja, Lempake, DI Panjaitan, S Parman, A Yani, Sumbawa, Tengkawang, Palawan, hingga kembali ke Pasar Pagi melalui Pembangunan dan Bhayangkara.

    Koridor kedua menghubungkan Pasar Pagi dengan Samarinda Seberang melalui Harun Nafsi, APT Pranoto, Jembatan Mahakam, Islamic Center, Dermaga Sungai Kunjang, hingga kembali ke Pasar Pagi.

    Pemerintah ingin angkutan ini menjadi pilihan utama masyarakat, bukan sekadar alternatif. Karena itu, Dishub mengusulkan agar rute bisa menjangkau pusat aktivitas warga.

    "Makanya kita mohonkan akses ke mal-mal, sehingga masyarakat juga yang ingin ke mal tidak perlu lagi menggunakan kendaraan," ujar Hotmarulitua.

    Untuk tarif, rapat membahas penetapan tarif dan skema keberpihakan bagi kelompok penumpang tertentu.

    "Tadi ada juga kita bahas tentang tarif Rp2.500, ada juga tarif Rp3.500, yang pasti pelajar dan mahasiswa kita akan masuk yang untuk lansia, kemudian yang khusus disabilitas, mungkin kita bisa kasihkan free," ungkapnya.

    Dari sisi pengelolaan keuangan, penerimaan dari penumpang akan mengikuti sumber pembiayaan. Selama dibiayai APBN, penerimaan dicatat sebagai PNBP. Jika ke depan dibiayai APBD, penerimaan akan masuk ke kas daerah.

    "Tiket yang dikenakan itu, itu masuk nanti adalah PNBP. Karena anggarannya adalah anggaran APBN," bebernya.

    Layanan ini ditargetkan mulai beroperasi pada 1 April 2027. Saat ini Dishub masih mematangkan run schedule dan kesiapan operasional.

    Keberlanjutan program akan diatur dalam kesepakatan jangka panjang antara pusat dan daerah, agar layanan tidak berhenti setelah stimulus berakhir.

    "Ini ada MoU nanti, MoU itu adalah 2030 adalah handover. Handover yang harus diteruskan oleh APBD. Jadi ini adalah stimulus yang selama 3 tahun ini diberikan oleh APBN, 2027, 2028, 2029," tutupnya.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Samarinda Siapkan 2 Koridor Angkutan Perkotaan Mulai 1 April 2027, Tarif Rp2.500 Hingga Rp3.500

    Penulis:Sherly Maylinda Putri|Redaktur:Lodya A
    21 November 2026 pukul 23:37 WITA

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu. (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Kota Samarinda menyiapkan angkutan perkotaan dengan skema beli layanan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan dua koridor diusulkan sebagai tahap awal. 

    Koridor pertama menghubungkan Pasar Pagi dengan Terminal Lempake melalui Gajah Mada, Gatot Subroto, Antasari, Juanda, Pembangunan, PM Noor, Sempaja, Lempake, DI Panjaitan, S Parman, A Yani, Sumbawa, Tengkawang, Palawan, hingga kembali ke Pasar Pagi melalui Pembangunan dan Bhayangkara.

    Koridor kedua menghubungkan Pasar Pagi dengan Samarinda Seberang melalui Harun Nafsi, APT Pranoto, Jembatan Mahakam, Islamic Center, Dermaga Sungai Kunjang, hingga kembali ke Pasar Pagi.

    Pemerintah ingin angkutan ini menjadi pilihan utama masyarakat, bukan sekadar alternatif. Karena itu, Dishub mengusulkan agar rute bisa menjangkau pusat aktivitas warga.

    "Makanya kita mohonkan akses ke mal-mal, sehingga masyarakat juga yang ingin ke mal tidak perlu lagi menggunakan kendaraan," ujar Hotmarulitua.

    Untuk tarif, rapat membahas penetapan tarif dan skema keberpihakan bagi kelompok penumpang tertentu.

    "Tadi ada juga kita bahas tentang tarif Rp2.500, ada juga tarif Rp3.500, yang pasti pelajar dan mahasiswa kita akan masuk yang untuk lansia, kemudian yang khusus disabilitas, mungkin kita bisa kasihkan free," ungkapnya.

    Dari sisi pengelolaan keuangan, penerimaan dari penumpang akan mengikuti sumber pembiayaan. Selama dibiayai APBN, penerimaan dicatat sebagai PNBP. Jika ke depan dibiayai APBD, penerimaan akan masuk ke kas daerah.

    "Tiket yang dikenakan itu, itu masuk nanti adalah PNBP. Karena anggarannya adalah anggaran APBN," bebernya.

    Layanan ini ditargetkan mulai beroperasi pada 1 April 2027. Saat ini Dishub masih mematangkan run schedule dan kesiapan operasional.

    Keberlanjutan program akan diatur dalam kesepakatan jangka panjang antara pusat dan daerah, agar layanan tidak berhenti setelah stimulus berakhir.

    "Ini ada MoU nanti, MoU itu adalah 2030 adalah handover. Handover yang harus diteruskan oleh APBD. Jadi ini adalah stimulus yang selama 3 tahun ini diberikan oleh APBN, 2027, 2028, 2029," tutupnya.

    (Sf/Lo)