Samarinda – Program percepatan Presiden RI, Prabowo Subianto di bidang kesehatan akan segera dilakukan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismid Kusasih, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah bersiap untuk melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. 

Program ini direncanakan mulai awal Februari 2025 dan ditargetkan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dari bayi hingga lansia. Ia mengungkapkan segala persiapan telah dilakukan, pihaknya juga mengikuti koordinasi yang intensif belakangan ini dengan Kementerian Kesehatan RI terkait tata laksana program itu. 

"Pemeriksaan gratis insyaallah berproses. Sesuai petunjuk teknis, program dimulai tanggal 3 Februari, namun pelaksanaannya nanti mengikuti siklus hidup individu," ujar Ismid. 

Program ini, kata dia, akan diberlakukan di seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan primer di Samarinda, termasuk laboratorium kesehatan masyarakat. Untuk mekanismenya, ia mengatakan masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile yang bisa diunduh di telepon pintarnya masing-masing sebelum tanggal ulang tahun mereka. 

Misalnya, jika seseorang lahir pada tanggal 15, pendaftaran dapat dilakukan sebelumnya melalui aplikasi, kemudian memilih puskesmas yang ditunjuk untuk pemeriksaan.  

Lebih lanjut dikatakannya, pemeriksaan ini tidak hanya berupa pemeriksaan fisik biasa, seperti cek tekanan darah. Akan ada skrining sesuai dengan usia, misalnya bayi, anak sekolah, hingga lansia memiliki prosedur yang berbeda. 

Dikutip dari website Kementerian Kesehatan RI, dijelaskan bahwa untuk balita, difokuskan pada pendeteksian penyakit bawaan sejak lahir, seperti hipotiroid kongenital. 

Kemudian untuk remaja (di bawah 18 tahun), mencakup pemeriksaan terkait obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. 

Pemeriksaan usia dewasa, berfokus pada deteksi dini penyakit kanker, seperti kanker payudara dan serviks yang menjadi penyebab utama kematian pada wanita di Indonesia, serta kanker prostat pada pria.

Lalu untuk lansia, mencakup pemeriksaan untuk mendeteksi alzheimer, osteoporosis, dan berbagai kondisi kesehatan lainnya yang umum dialami oleh kelompok usia lanjut.

"Selain itu, ada juga pemeriksaan khusus untuk anak sekolah di lingkungan pendidikan maupun kasus tertentu," tambahnya.  

Lebih lanjut, Ismid menjelaskan bahwa tidak ada batasan kuota per hari untuk pemeriksaan ini, selama masyarakat mendaftar sesuai dengan KTP yang dimiliki. Namun, terkait warga non-KTP Samarinda yang tinggal di kota tersebut, Dinkes Samarinda masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan.  

"Kalau untuk warga yang bukan ber-KTP Samarinda tetapi tinggal di sini karena bekerja, kami belum mendapatkan arahan pasti. Namun, kemungkinan pelaksanaannya akan fleksibel, yang penting mereka adalah WNI," tuturnya.  

(Sf/Rs)