Samarinda - Fenomena kotak kosong di Kaltim ramai diperbincangkan. Kalangan akademisi menilai tidak ada sosok pemimpin yang bisa dihadirkan oleh partai politik (parpol). 

Padahal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ikut andil memeriahkan panggung demokrasi ini. Termasuk memberikan dana bantuan kepada parpol dengan nilai satu suara berharga Rp5 ribu, yang mana pada tahun 2023 ini telah menggelontorkan dana sebesar Rp8,1 miliar.

Atas ongkos ini, Sekretaris Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan menekankan bentuk bantuan keuangan ini diperuntukkan pendidikan politik. Dalam hal ini bisa dimaksimalkan untuk mengorbitkan seorang pemimpin di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini.

"Bantuan dana itu diarahkan agar bisa meningkatkan kompetensi dari anggota-anggota di parpol. Kalau akhirnya secara khusus kegiatan dari dana yang bersumber dari keuangan itu bisa mengusung salah seorang merupakan kader partai politik, maka tercapai tujuan kita," tuturnya.

Firdaus mengatakan saat penyerahan tidak ada komitmen secara khusus dalam pembentukan kader menjadi seorang pemimpin daerah. Ia juga menginginkan ketercapaian dana tersebut bisa memantik masyarakat dalam kontestasi lima tahunan ini.

"Karena intinya uang itu digunakan untuk pendidikan politik kepada kadernya selain kepada masyarakat, tentunya orang-orang yang dibina dari sumber dana tadi seseorang bisa mempunyai kompetensi dan kredibilitas di bidang politik," jabarnya.

Ia juga mengamati peta perpolitikan yang terjadi di Kaltim terkait pemborongan partai, bahwa hal ini memang dinilai bisa mengurangi hasrat orang-orang untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), sehingga menurunkan partisipan.

Untuk kedepannya, Kesbangpol Kaltim juga akan mengingatkan partai-partai yang mendapatkan kursi dan dana untuk bisa menjadikan kadernya sebagai pemimpin daerah.

"Harapannya dimaksimalkan untuk melaksanakan pendidikan politik, dengan harapan nanti muncul kader-kader yang bisa jadi seorang yang  bisa diusung menjadi bakal calon," tutupnya.

(Sf/Rs)