Cari disini...
Seputar Kaltim
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo saat ditemui usai rapat. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga pelaksanaan program prioritas pada tahun 2026 meski ruang fiskal mengalami pengetatan. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (24/11/2025).
Bagus menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang dinilai telah menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara konstruktif selama pembahasan anggaran.
“Masukan DPRD sangat membantu penyempurnaan anggaran. Ini menunjukkan kolaborasi kami berjalan baik,” ucap Bagus usai rapat.
Ia menegaskan, bahwa layanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tetap diutamakan. Alokasi 20 persen untuk pendidikan, bantuan BPJS Kelas 3 non-upah, pembagian seragam sekolah, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap masuk daftar program yang dilanjutkan.
“Selain itu, beberapa proyek fisik penting juga akan berjalan, termasuk pembangunan infrastruktur, pemeliharaan sekolah, penanganan banjir, dan peningkatan pelayanan air bersih,” jelasnya.
Menanggapi keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena perubahan anggaran dilakukan lebih awal pada Agustus. Dirinya memastikan Silpa sudah direncanakan penggunaannya dan diharapkan dapat dimaksimalkan sejak awal 2026.
Untuk menjamin seluruh program berjalan tepat sasaran, Pemkot akan melakukan pengawasan secara intensif.
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan yang diberikan selama pembahasan anggaran, karena dinilai membantu memperkuat kebijakan fiskal daerah,” terangnya.
Meski transfer pusat mengalami penurunan dan mempengaruhi ruang fiskal, Bagus tetap optimistis bahwa kolaborasi antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat akan menjadi kunci menjaga efektivitas belanja daerah.
“Ruang fiskal mungkin menyempit, tetapi komitmen kami dalam melayani masyarakat tidak berubah. Justru ini saatnya kita lebih kreatif dan adaptif dalam menyusun kebijakan,” tegasnya.
Ia menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa Pemkot dan DPRD akan terus berjalan seiring untuk memastikan setiap anggaran benar-benar membawa manfaat bagi Kota Balikpapan.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo saat ditemui usai rapat. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga pelaksanaan program prioritas pada tahun 2026 meski ruang fiskal mengalami pengetatan. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (24/11/2025).
Bagus menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang dinilai telah menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara konstruktif selama pembahasan anggaran.
“Masukan DPRD sangat membantu penyempurnaan anggaran. Ini menunjukkan kolaborasi kami berjalan baik,” ucap Bagus usai rapat.
Ia menegaskan, bahwa layanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tetap diutamakan. Alokasi 20 persen untuk pendidikan, bantuan BPJS Kelas 3 non-upah, pembagian seragam sekolah, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap masuk daftar program yang dilanjutkan.
“Selain itu, beberapa proyek fisik penting juga akan berjalan, termasuk pembangunan infrastruktur, pemeliharaan sekolah, penanganan banjir, dan peningkatan pelayanan air bersih,” jelasnya.
Menanggapi keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena perubahan anggaran dilakukan lebih awal pada Agustus. Dirinya memastikan Silpa sudah direncanakan penggunaannya dan diharapkan dapat dimaksimalkan sejak awal 2026.
Untuk menjamin seluruh program berjalan tepat sasaran, Pemkot akan melakukan pengawasan secara intensif.
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan yang diberikan selama pembahasan anggaran, karena dinilai membantu memperkuat kebijakan fiskal daerah,” terangnya.
Meski transfer pusat mengalami penurunan dan mempengaruhi ruang fiskal, Bagus tetap optimistis bahwa kolaborasi antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat akan menjadi kunci menjaga efektivitas belanja daerah.
“Ruang fiskal mungkin menyempit, tetapi komitmen kami dalam melayani masyarakat tidak berubah. Justru ini saatnya kita lebih kreatif dan adaptif dalam menyusun kebijakan,” tegasnya.
Ia menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa Pemkot dan DPRD akan terus berjalan seiring untuk memastikan setiap anggaran benar-benar membawa manfaat bagi Kota Balikpapan.
(Sf/Rs)