Tanjung Redeb - Kebijakan baru yang melarang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan masa kerja di bawah dua tahun menghambat tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata.

Dampaknya yang dirasakan masyarakat terkait kebijakan baru tersebut adalah layanan kesehatan yang sebelumnya berjalan normal, kini mengalami rintangan karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia.

Kendala ini terutama terjadi di fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Talisayan dan sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Berau, termasuk rumah sakit satu-satunya yang di kota, yakni RSUD Dr Abdul Rivai.

Direktur RSUD Dr Abdul Rivai Tanjung Redeb, Jusram mengatakan layanan kesehatan di rumah sakit plat merah tersebut tetap berjalan normal, meski ada dampak peningkatan jumlah pasien rujukan dari beberapa puskesmas di daerah pesisir akibat kekurangan nakes.

"Ada peningkatan dari jumlah pasien rujukan, khususnya pasien yang membutuhkan tindakan operatif," ungkap Jusram.

Kendati demikian, RSUD Dr Abdul Rivai belum memberlakukan perlakuan khusus dalam menangani pasien rujukan untuk sementara waktu.

Sebab, sistem rujukan antar fasilitas kesehatan telah berjalan sejak lama< terlebih keterbatasan kapasitas ruang rawat inap di RSUD Dr Abdul Rivai menjadi tantangan tersendiri.

"Tentunya akan berimbas pada kapasitas ruang rawat inap yang memang masih terbatas," terangnya.

Jusram menyebut dengan rencana Bupati Berau untuk bertemu KemenPAN-RB untuk membahas kebijakan ini, maka diharapkan ada solusi, sehingga seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Berau dapat berfungsi secara optimal dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

"Kami berharap hasilnya dapat memenuhi harapan masyarakat, terutama bagi para nakes yang kini dirumahkan," pungkasnya.

(Sf/By)