Balikpapan – Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Sayang Ibu di Kecamatan Balikpapan Barat (Balbar) hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti. 

Proyek yang diharapkan menjadi fasilitas kesehatan bagi masyarakat tersebut justru terhenti, sementara warga sekitar masih mengeluhkan kondisi akses jalan yang rusak dan belum diperbaiki.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara meminta pemerintah kota m berhati-hati dalam mengambil langkah lanjutan.

“Kami mengingatkan bahwa proyek ini menggunakan anggaran besar dan menyangkut kepentingan publik,” sebut Halili kepada awak media, Selasa (20/1/2026).

Halili menegaskan pemerintah tidak boleh terburu-buru melakukan lelang ulang sebelum dilakukan audit resmi dan pembentukan panitia khusus (pansus) dari DPRD. Menurutnya langkah tersebut penting untuk memastikan tidak ada persoalan hukum yang muncul di kemudian hari.

“Diketahui proyek RSU Sayang Ibu yang berlokasi di Kelurahan Baru Ulu itu hanya mencapai progres fisik sekitar 20 persen, meskipun anggaran yang dialokasikan dari APBD 2024 mencapai Rp106 miliar,” terangnya.

Ia menilai penjelasan dari Inspektorat Kota Balikpapan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi hal yang sangat krusial sebelum proyek kembali dilanjutkan. Audit diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran pada tahap awal tidak menimbulkan kerugian negara.

“Proyek ini tidak bisa langsung dilelang ulang. Harus ada audit dari Inspektorat dan BPK RI untuk memastikan apakah pada pengerjaan 20 persen itu ada temuan atau tidak,” tegasnya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Balikpapan mendukung penuh pembentukan pansus RSU Sayang Ibu. Pansus dinilai menjadi sarana untuk membuka secara transparan penyebab kegagalan proyek.

Pansus juga diperlukan untuk mengevaluasi kinerja seluruh pihak yang terlibat, termasuk konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang bertugas melakukan pengawasan proyek.

“Kami harus duduk satu meja antara pemerintah kota dan DPRD melalui pansus. Kami ingin tahu apa penyebab kegagalan ini. Jika baru 20 persen sudah berhenti, itu sudah masuk kategori gagal total. Jangan sampai kontraktor baru nanti menanggung masalah hukum dari kontraktor sebelumnya,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Balikpapan itu. 

Purnawirawan AD juga menyoroti peran konsultan pengawas atau MK yang dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proyek berjalan sesuai waktu, biaya dan mutu.

“MK itu dibayar untuk mengawasi. Kenapa keterlambatan ini bisa dibiarkan hampir setahun? Apa yang mereka awasi sampai proyek ini gagal? Ini harus dimintai pertanggungjawaban,” pungkasnya.

Bahkan kesehatan merupakan visi misi wali kota dan wakil wali kota Balikpapan dalam memberikan prasarana kesehatan masyarakat.

(Sf/Lo)