Bontang - Tim kajian risiko bencana Kota Bontang mengungkapkan data terkait risiko Bencana di tiga kecamatan Kota Bontang masuk kategori tinggi. Akan tetapi, tingkat kesiapsiaagaan masyarakat justru rendah.

Dosen Universitas Mulawarman sekaligus Tim Kajian Risiko Bencana Kota Bontang, Panggea Ghiyats Sabrian mengatakan, ada beberapa bencana yang rawan terjadi di Bontang. Pertama yakni banjir. Masalah tersebut paling sering terjadi khususnya saat musim hujan. Akibatnya, banyak kerugian yang dirasakan masyarakat.

“Dari tiga kecamatan yang ada di Bontang, semua memiliki potensi banjir. Yang paling rawan yakni di Kecamatan Bontang Utara,” ungkapnya Rabu (18/12/2024) siang.

Kemudian, bencana lainnya yakni tanah longsor. Meskipun kejadiannya tidak sebanyak masalah banjir, tetapi Kota Bontang memiliki risiko bencana tanah longsor yang tinggi.

“Longsor ini cakupan wilayahnya lebih kecil, tetapi harus diwaspadai karena kerusakan yang ditimbulkan itu lebih parah jika dibandingkan dengan banjir,” tambahnya. Titik longsor sendiri, paling banyak juga ditemui di Kecamatan Bontang Utara.

Selanjutnya yakni abrasi atau pengikisan pantai yang diakibatkan gelombang atau pasang surut air laut. Hal itu menyebabkan garis pantai di Bontang semakin tinggi. Pasalnya, banyak terjadi peralihan lahan bakau yang digunakan masyarakat sebagai lokasi tambak dan lain sebagainya, serta diperburuk oleh dampak global warming yang menyebabkan permukaan laut semakin naik.

“Kalau abrasi ini terus terjadi, maka akan terus mengikis daratan di seluruh garis pantai dari Bontang Utara, Barat, hingga Selatan,” ucapnya. Dampak paling parah yakni jika terjadi tsunami, air laut yang harusnya di tahan oleh bakau akan langsung ke pemukiman. Apalagi, Kota Bontang merupakan wilayah dengan wilayah laut yang luas, dan banyak masyarakat yang bermukim di daerah pesisir.

Bencana lainnya yakni kebakaran lahan dan hutan. Kejadian ini, cukup sering terjadi di Kota Bontang khususnya saat musim kemarau. Salah satu penyebabnya yakni akibat membuka lahan dengan cara dibakar yang tidak sesuai anjuran.

“Contohnya saat masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar, tapi tidak diperhatikan. Yang mengakibatkan api merembet jadi besar,” ucap Panggea.

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya bersama tim, dikatakan mayoritas masyarakat Bontang kurang memahami, penyebab, langka pencegahan, serta tindakan awal jika terjadi bencana. Contohnya seperti dampak menebang bakau sembarangan, atau tindakan awal saat terjadi banjir dan tindakan awal yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

“Indeks kesiapsiaagaan itu minimal 1 persen. Tapi di Bontang masih 0,43. Sementara, luas risiko (ha) mencapai 16.188,00” tutup Panggea.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Kota Bontang, Eko Mashudi mengatakan, harus diakui bahwa tidak semua masyarakat Bontang mengetahui, apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana.

Contohnya membuat tanggul penahan agar air tidak masuk ke pemukiman saat terjadi banjir. Menurutnya, hal seperti itu bisa dilakukan berdasarkan inisitif atau dilakukan secara swadaya di tingkat RT.

“Lalu ketika terjadi banjir besar misalnya, langkah awal yang bisa dilakukan yaitu membuat dapur umum yang dikoordinir oleh RT atau Kelurahan. Jadi tidak hanya menunggu subsidi makanan dari pemerintah,” jelas Eko.

Contoh lainnya jika terjadi kebakaran, masyarakat juga langsung mangambil langkah cepat untuk memadamkan api agar tidak merembet, sambil menunggu petugas pemadam datang. 

“Kemudian, mengungsikan lansia dan juga penyandang disabilitas, itu juga bagian dari kesiapsiagaan masyarakat saat terjadi bencana,”lanjut Eko.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kesiapsiagaan masyarakat Bontang, pihaknya akan melakukan simulasi tanggap bencana, berjasama dengan perusahaan di Kota Bontang, TNI, dan Polri.

“Contohnya simulasi jika terjadi banjir, atau ledakan kegagalan teknologi, yang tidak hanya melibatkan daerah buffer zone seperti Guntung dan Lok Tuan tapi seluruh perwakilan kelurahan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, akan segera menyusun hasil kajian ini dalam bentuk rencana penanggulangan bencana, yang nantinya melibatkan seluruh OPD (Operasi Perangkat Daerah) dengan masing-masing tugasnya.

“Jadi untuk setiap bencana nanti kita susun, masing-masing OPD apa yang harus dilakukan,” tukasnya.

(Sf/Rs)