Balikpapan - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kaltim telah mencapai 8.200 hingga 6 Oktober. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mencatat sebanyak 2.003 titik api selama periode tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian karena asap kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat di berbagai wilayah.

Kepala BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan mengatakan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar. Sementara itu, jumlah titik api terbanyak tercatat di Kabupaten Paser.

“Operasi darat masih terus dilaksanakan. Sementara operasi udara, baik pemadaman menggunakan water bombing maupun operasi modifikasi cuaca, sudah dihentikan sejak pekan lalu,” ucap Buyung saat ditemui awak media, Senin (12/10/2026).

Ia menjelaskan, operasi modifikasi cuaca belum dapat dilanjutkan karena potensi awan yang dinilai belum mencukupi berdasarkan penilaian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meski demikian, BPBD Kaltim akan kembali mengevaluasi kemungkinan pelaksanaan operasi tersebut apabila terdapat potensi awan yang memadai.

“Jika kondisi memungkinkan, kami akan mengusulkan kembali operasi modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” terangnya.

Terkait armada water bombing, dia menyebut bahwa unit yang sebelumnya beroperasi di Samarinda telah dialihkan ke Kalimantan Selatan (Kalsel). Pemindahan tersebut dilakukan karena wilayah itu dinilai membutuhkan penanganan lebih mendesak berdasarkan informasi dari BNPB.

“Sementara itu, dukungan pemadaman udara di Balikpapan disebut masih tersedia untuk penanganan kebakaran di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelasnya.

Kata dia, berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan, faktor manusia masih menjadi penyebab utama terjadinya Karhutla di Kaltim.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, karena dampaknya tidak hanya dirasakan di lokasi kebakaran, tetapi juga dapat meluas ke wilayah lain akibat penyebaran asap.

“Kami meminta masyarakat sama-sama berdoa agar para pelaku diberi kesadaran untuk tidak membakar lagi. Dampaknya bukan hanya kebakaran itu sendiri, tetapi juga asap yang kami lihat setiap pagi, yang tidak baik bagi kesehatan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, asap Karhutla dapat menyebar hingga ke berbagai daerah di Kaltim. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran perlu dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan yang memiliki wilayah konsesi.

Mengenai status kebencanaan, sebutnya, status penanganan Karhutla di Kaltim masih mengacu pada penetapan sebelumnya, dengan tambahan satu daerah di Balikpapan yang menetapkan status siaga darurat.

Penetapan status siaga darurat di tingkat provinsi mempertimbangkan status kebencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

“Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat enam daerah berstatus siaga darurat dan satu daerah berstatus tanggap darurat,” tambahnya.

Kondisi tersebut dinilai telah memenuhi pertimbangan bagi pemerintah provinsi untuk menetapkan status siaga darurat.

BPBD Kaltim juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengingatkan perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, agar meningkatkan pengawasan dan menjaga wilayah konsesinya dari ancaman Karhutla.

Dirinya menuturkan, koordinasi dilakukan terutama ketika titik kebakaran berada di sekitar atau beririsan dengan kawasan perkebunan. Perusahaan diharapkan ikut terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan agar api tidak meluas.

“Jika terdapat kebakaran yang beririsan atau mendekati area konsesi perkebunan, kami selalu berkoordinasi agar wilayah tersebut turut dijaga. Ini termasuk sejumlah kawasan di Muara Kaman serta wilayah yang mengarah ke Kutai Timur dan Berau,” tuturnya.

BPBD Kaltim, lanjut dia, akan menghubungi pihak terkait untuk meneruskan informasi kebakaran kepada masing-masing pemangku kepentingan atau pemilik lahan konsesi.

Terkait luasan kebakaran di area perkebunan, Buyung menyebutkan data yang diterimanya mencatat sekitar 38,5 hektare lahan perkebunan terdampak.

“Namun kami belum memiliki data lengkap mengenai jumlah perusahaan yang telah diamankan dalam penanganan kasus karhutla,” paparnya.

BPBD Kaltim pun menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat untuk menekan kejadian Karhutla.

Selain pemadaman, pengawasan lahan dan pencegahan pembakaran menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak kebakaran, serta paparan asap terhadap kesehatan masyarakat.

(Sf/Rs)