Balikpapan – Keterbatasan jumlah SMP negeri di Kota Balikpapan membuat ribuan lulusan SD setiap tahun tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menggandeng 15 sekolah swasta dan membebaskan seluruh biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Kebijakan ini menjadi solusi bagi sekitar 4.000 hingga 5.000 lulusan SD yang setiap tahun tidak tertampung di 28 SMP negeri yang tersedia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Irfan Taufik mengatakan, jumlah lulusan SD dan MI di Balikpapan mencapai sekitar 13.000 siswa per tahun. Sementara daya tampung SMP negeri hanya sekitar 8.500 siswa.

“Kondisi ini membuat sebagian siswa harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Karena itu pemerintah hadir agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang mereka untuk bersekolah,” ucap Irfan kepada media, Kamis (11/6/2026).

Melalui program kemitraan tersebut, siswa yang tidak diterima di SMP negeri dapat bersekolah di sekolah swasta mitra tanpa dipungut biaya. Pemerintah menanggung uang pangkal, biaya SPP bulanan, hingga seragam sekolah.

Dalam proses penerimaan peserta didik baru, calon siswa juga diberikan pilihan sekolah swasta mitra.

“Jika tidak lolos seleksi di sekolah negeri, sistem akan mengarahkan mereka ke sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah,” jelasnya.

Menurut Irfan, skema tersebut jauh lebih efektif dibandingkan membangun sekolah negeri baru yang membutuhkan waktu dan anggaran besar.

“Dengan satu kali kerja sama, kami bisa menggandeng 15 SMP sekaligus. Secara manfaat, itu setara dengan menambah 15 sekolah negeri baru. Sementara pembangunan sekolah negeri biasanya hanya bisa dilakukan satu sekolah dalam setahun,” terangnya.

Selain mengoptimalkan kapasitas sekolah swasta yang sudah memiliki gedung, tenaga pendidik, dan fasilitas pembelajaran, program ini juga dinilai mampu memperluas akses pendidikan secara lebih cepat.

Pada tahun ajaran 2026, jumlah sekolah swasta yang terlibat meningkat menjadi 15 sekolah dari sebelumnya 13 sekolah pada 2025. Daya tampung program juga bertambah dari sekitar 1.100 siswa menjadi 1.300 siswa.

Pemkot Balikpapan memberikan bantuan uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa dan subsidi SPP Rp150 ribu per bulan.

“Namun tidak semua sekolah swasta bersedia mengikuti skema tersebut, karena harus menyesuaikan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” lanjutnya.

Meski demikian, jumlah sekolah yang bergabung terus bertambah. Bahkan, beberapa sekolah yang sebelumnya memilih tidak ikut, kini mulai mempertimbangkan untuk bergabung setelah melihat tingginya minat masyarakat terhadap program tersebut.

Upaya Balikpapan memperluas akses pendidikan melalui kolaborasi dengan sekolah swasta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Program tersebut memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai salah satu inovasi dalam menjawab keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Irfan menegaskan, tujuan utama program ini adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan hak pendidikan tanpa terkendala keterbatasan kursi maupun kondisi ekonomi keluarga.

“Yang paling penting, tidak ada anak Balikpapan yang berhenti sekolah hanya karena tidak tertampung di SMP negeri,” tegasnya.

(Sf/Rs)