Samarinda - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Syafruddin, menyoroti revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 

Syafruddin yang merupakan Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur, akan fokus pada percepatan dan kepastian waktu agar semua desa di Kaltim segera teraliri listrik.

Hal ini disampaikan Syafruddin saat menghadiri kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Universitas Mulawarman, Samarinda, pada Jumat (29/8/2025). 

Menurutnya, berdasarkan data, masih ada 108 desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik.

"Sebagai wakil rakyat dari dapil Kalimantan Timur, saya akan mendorong semaksimal mungkin agar percepatan listrik desa ini mendapat perhatian serius dan masuk dalam batang tubuh revisi undang-undang kelistrikan," ujar Syafruddin.

Dari total 841 desa dan kelurahan di Kaltim, 92 persen di antaranya sudah teraliri listrik. Artinya, hanya tersisa 108 desa yang masih belum terjamah listrik. 

Syafruddin menargetkan, paling lambat tahun 2027, tidak ada lagi desa di Kaltim yang gelap.

"Tahun 2027, seluruh 108 desa yang tersisa ini akan segera teraliri listrik, kecuali jika ada pemekaran desa baru yang nantinya akan memunculkan data baru lagi," tegasnya.

Selain mendorong percepatan listrik desa, Syafruddin juga akan mengupayakan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat miskin.

"Tahun 2025, lebih dari 1.200 kepala keluarga (KK) sudah mendapatkan BPBL secara gratis," ungkapnya.

Untuk tahun 2026, pemerintah dan DPR telah menyepakati alokasi BPBL sebanyak 250 ribu KK. Syafruddin memastikan, Kalimantan Timur akan mendapatkan alokasi tambahan BPBL tahun depan.

"Ini menjadi tugas saya sebagai wakil rakyat Kaltim untuk memastikan masyarakat tidak mampu, baik di perkotaan maupun pedesaan, mendapatkan pemasangan listrik gratis," pungkasnya.

(Sf/Rs)