Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam menanggapi keluhan masyarakat perumahan Borneo Mukti yang beberapa hari lalu sempat berdemo mengeluhkan terkait air bersih. 

Andi Harun menerangkan bahwa selama ini pemerintah belum turun langsung menyentuh warga terkait air bersih di kawasan tersebut, karena sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, di mana masyarakat perumahan itu dilayani oleh pihak developer (pengembang). 

“Untuk kita bisa masuk ke sana, harus mengecek terlebih dahulu apakah fasilitas umumnya sudah diserahkan kepada pemerintah atau belum, kita harus konfirmasi itu dulu,” jelas Andi Harun, Senin (22/4/2024). 

Pria yang kerap disapa AH itu berharap dalam waktu dekat bisa meninjau secara langsung untuk melihat permasalahannya dan mencari jalan keluar. 

Ia mengaku telah mencoba berkoordinasi dengan pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana agar bisa mendapat solusi terkait permasalahan tersebut, baik yang sifatnya jangka panjang maupun jangka pendek. 

“Sebenarnya perihal kasus seperti itu, diminta atau tidak diminta oleh masyarakat, itu menjadi kewajiban kami (pemerintah) memberikan pelayanan, hanya saja harus diperjelas terlebih dahulu statusnya karena sebelumnya ini menjadi tanggung jawab pengembang,” tegas AH. 

Lebih lanjut, ia juga menekankan tanggung jawab pengembang terhadap komitmen yang telah dibuat sebelumnya terkait layanan air bersih bagi konsumennya.

"Tapi kalau misal selama ini dilayani oleh swasta, lalu swastanya tidak maksimal, lalu meminta ke pemerintah, kita akan klarifikasi ulang," jelasnya.

Perihal masyarakat yang sempat melakukan aksi demo beberapa hari lalu, ia akan sangat terbuka apabila mereka ingin audiensi dengan pemerintah. 

“Dalam waktu dekat saya akan coba melakukan peninjauan ke sana,” pungkasnya. 

(Sf/Rs)