Tenggarong - Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto menggelar reses tahap II masa sidang III di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, Jumat (7/8/2026) malam.

Dalam reses tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan warga melalui perwakilan Ketua RT, Karang Taruna dan Kelompok Wanita Tani (KWT). 

Persoalan yang menjadi perhatian yakni kondisi lingkungan yang masih minim penerangan, pengembangan kegiatan KWT hingga kendala operasional pengelolaan bank sampah.

Desman mengatakan aspirasi tersebut menjadi catatan penting yang akan dikawal agar dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui dinas terkait.

“Banyak hal yang hari ini disampaikan dan mungkin belum diketahui pemerintah daerah. Salah satunya kondisi lingkungan yang masih gelap,” ujar Desman.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir melihat langsung kondisi di lapangan agar dapat menemukan solusi, meski pelaksanaannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran.

“Pemerintah harus hadir dan melihat langsung kondisi di lapangan. Meskipun dalam situasi dan kondisi anggaran yang mungkin sedang sulit, saya kira harus ada solusi alternatif,” tuturnya.

Selain penerangan, Desman juga menyoroti aspirasi KWT yang mengharapkan adanya program pelatihan secara berkelanjutan, seperti pengolahan pupuk dan pembuatan jamu.

Ia memastikan aspirasi tersebut akan dikawal agar dapat masuk dalam program pemerintah, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

Kemudian, ia mendengarkan penyampaian dari Karang Taruna di RT 07 terkait perkembangan pengelolaan bank sampah yang dilakukan melalui kerja sama dengan salah satu rumah sakit swasta.

Namun, kegiatan tersebut diketahui masih terkendala operasional pengangkutan sampah dari lingkungan RT 07 menuju rumah sakit. 

Salah satu kebutuhan yang disampaikan yakni kendaraan roda tiga untuk menunjang aktivitas pengangkutan.

Desman menilai kegiatan tersebut merupakan contoh positif yang perlu mendapat dukungan pemerintah.

“Bisa jadi ada bank-bank sampah lainnya yang kendalanya juga sama. Harapannya nanti DLHK bisa menganggarkan, apakah di APBD Perubahan 2026 atau di APBD murni 2027,” terangnya.

Dukungan dari pemerintah daerah dianggap sangat penting agar semangat Karang Taruna dalam mengelola sampah dan menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat terus berkelanjutan.

“Jangan sampai terkendala hanya faktor tidak ada operasional yang sebenarnya sangat ringan ditangani pemerintah,” tandasnya.

(Sf/Lo)