Samarinda - Rencana pengerukan Sungai Mahakam kembali menjadi perbincangan hangat setelah Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengusulkan langkah tersebut sebagai salah satu solusi penanganan banjir di Samarinda dan wilayah sekitarnya.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur menilai gagasan itu dimungkinkan secara teknis, meski membutuhkan biaya besar dan kajian menyeluruh. 

Sebenarnya kewenangan pengelolaan Mahakam berada di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS), namun pemerintah provinsi tetap mendukung setiap upaya yang bertujuan mengurangi risiko banjir.

Menurutnya, pendangkalan Sungai Mahakam memang semakin parah, terutama di bagian tepian dan muara. Endapan sedimen yang menumpuk menyebabkan air mudah meluap ke daratan saat curah hujan tinggi atau debit air meningkat.

Namun, di balik rencana tersebut, kalangan akademisi menyoroti dampak ekologis dan ilmiah yang patut diperhitungkan. 

Kepala Laboratorium Oceanografi–Geofisika Universitas Mulawarman (UNMUL), Idris Mandang, menjelaskan bahwa persoalan Mahakam tak hanya sebatas kedangkalan alur sungai, melainkan juga menyangkut fenomena intrusi air laut dan sedimentasi kohesif yang terus meningkat.

“Air laut kini sudah merambat hingga ke Tenggarong. Saat debit air dari hulu kecil, kadar garam bisa lebih dari 5 ppm. Itu berarti sumber air minum PDAM sudah terancam,” kata Idris saat ditemui di Laboratorium Oceanografi UNMUL, Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, intrusi air laut terjadi akibat energi pasang dari Selat Makassar yang merambat ke hulu ketika debit air berkurang. 

Ion natrium (Na⁺) dan klorida (Cl⁻) dari air laut berinteraksi dengan partikel lumpur sungai, menyebabkan pengendapan cepat di dasar Mahakam. 

“Mahakam punya sedimen kohesif. Kalau air laut masuk saat kondisi tenang, partikel itu langsung mengikat dan mengendap,” jelasnya.

Siklus pasang surut Mahakam yang khas disebut dengan M2 tide dengan periode 12 jam 42 menit juga memperparah sedimentasi. 

“Air belum sempat surut, sudah pasang lagi. Akibatnya partikel lumpur tidak keluar ke laut dan justru kembali ke sungai,” ujarnya.

Kondisi ini menciptakan lingkaran sedimentasi berulang, yang tak hanya mengurangi daya tampung sungai, tetapi juga mempercepat penyebaran air laut ke wilayah hulu.

Idris menilai, tanpa riset ekologis mendalam, pengerukan justru bisa mempercepat intrusi air laut karena memperbesar jalur rambatan pasang dari laut.

“Kalau tidak dikendalikan, efeknya berantai: kualitas air terganggu, sedimentasi meningkat, dan banjir semakin sering,” tegasnya.

Karena itu, Idris mendorong agar setiap langkah pengerukan disertai kajian multidisiplin yang melibatkan ahli hidrologi, geologi, dan oceanografi. 

Ia menekankan bahwa pengendalian banjir di Mahakam harus dilakukan secara terpadu antara hulu dan hilir, bukan secara parsial.

“Pengerukan di hilir tanpa penataan di hulu tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Di tengah ambisi mengurangi banjir, Sungai Mahakam menyimpan pesan yang lebih dalam, bahwa solusi teknis tanpa memahami “napas” alam bisa membawa dampak baru. 

“Mahakam bernapas dua kali sehari, tapi setiap tarikan napasnya kini membawa lumpur, garam, dan tanda-tanda kelelahan ekosistem,” tutupnya.

(Sf/Rs)