Cari disini...
Seputar Kaltim
Akademisi Universitas Mulawarman dalam Bidang Ekonomi, Purwadi Purwoharsojo. (HO/Istimewa - Purwadi Untuk Seputarfakta.com)
Samarinda - Pengerjaan sejumlah proyek pembangunan di Kota Samarinda akhir 2023 hingga awal 2024 menjadi sorotan. Terlebih, beberapa di antaranya mendapat penolakan dari masyarakat. Akademisi Universitas Mulawarman dalam Bidang Ekonomi, Purwadi Purwoharsojo menilai, perencanaan pemerintah masih kurang matang.
"Kedepannya yang dihasilkan dari mega proyek ini memang sangat positif, terutama untuk ekonomi, ini bisa menunjang pendapatan kita. Hanya saja perencanaan yang tidak matang juga bisa jadi bencana," ungkap Purwadi, Rabu (24/1/2024).
Perencanaan yang tidak matang, lanjut Purwadi bisa memicu kegagalan target penyelesaian, hingga terjadi pembengkakan anggaran. Seperti proyek Teras Samarinda yang ternyata tak sesuai target, dengan dalih logistik yang terkendala. "Bagi orang ekonomi, perencanaan menjadi hal yang paling krusial. Sehingga bisa dapat mengantisipasi jika terjadi kesulitan. Harus ada plan A, B, C dan seterusnya," paparnya.
Seperti halnya relokasi Pasar Pagi yang menurutnya belum siap. Ia melihat ada keunikan di mega proyek yang satu ini. "Problemnya agak panjang ya, ibarat mau mindahkan orang tapi lokasi pindahnya belum siap, yang akhirnya dipecah-pecah ke berbagai tempat," tuturnya. Harusnya kata Purwadi, dari persoalan yang muncul Pasar proyek di Pasar Pagi bisa menjadi acuan pemerintah khususnya dalam hal pembangunan. Ini menyangkut nasib pedagang dan ekonomi orang banyak sehingga harus benar-benar diperhatikan.
Lalu, penyelesaian proyek yang tidak tepat pada waktunya bisa saja menggeser anggaran tahun berikutnya. "Khawatirnya kalau digeser ke tahun berikutnya nanti dia bisa mengurangi anggaran dinas yang lain," ungkapnya. Ia selalh menekan, jangan sampai pejabat publik membuat program dadakan. Dalam arti tidak termasuk ke dalam rencana pembangunan di awal masa jabatan. Terkait hal itu, ia meminta untuk dilakukan pengecekan ulang kepada lembaga terkait, yakni DPRD Kota Samarinda.
Menurutnya, mega proyek itu jika sudah rampung bakal jadi ladang penghasilan yang cukup menjanjikan bagi pemerintah. Namun, tentunya harus dibarengi dengan pengelolaan yang profesional dan memang harus disiapkan benar Sumber Daya Manusianya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Akademisi Universitas Mulawarman dalam Bidang Ekonomi, Purwadi Purwoharsojo. (HO/Istimewa - Purwadi Untuk Seputarfakta.com)
Samarinda - Pengerjaan sejumlah proyek pembangunan di Kota Samarinda akhir 2023 hingga awal 2024 menjadi sorotan. Terlebih, beberapa di antaranya mendapat penolakan dari masyarakat. Akademisi Universitas Mulawarman dalam Bidang Ekonomi, Purwadi Purwoharsojo menilai, perencanaan pemerintah masih kurang matang.
"Kedepannya yang dihasilkan dari mega proyek ini memang sangat positif, terutama untuk ekonomi, ini bisa menunjang pendapatan kita. Hanya saja perencanaan yang tidak matang juga bisa jadi bencana," ungkap Purwadi, Rabu (24/1/2024).
Perencanaan yang tidak matang, lanjut Purwadi bisa memicu kegagalan target penyelesaian, hingga terjadi pembengkakan anggaran. Seperti proyek Teras Samarinda yang ternyata tak sesuai target, dengan dalih logistik yang terkendala. "Bagi orang ekonomi, perencanaan menjadi hal yang paling krusial. Sehingga bisa dapat mengantisipasi jika terjadi kesulitan. Harus ada plan A, B, C dan seterusnya," paparnya.
Seperti halnya relokasi Pasar Pagi yang menurutnya belum siap. Ia melihat ada keunikan di mega proyek yang satu ini. "Problemnya agak panjang ya, ibarat mau mindahkan orang tapi lokasi pindahnya belum siap, yang akhirnya dipecah-pecah ke berbagai tempat," tuturnya. Harusnya kata Purwadi, dari persoalan yang muncul Pasar proyek di Pasar Pagi bisa menjadi acuan pemerintah khususnya dalam hal pembangunan. Ini menyangkut nasib pedagang dan ekonomi orang banyak sehingga harus benar-benar diperhatikan.
Lalu, penyelesaian proyek yang tidak tepat pada waktunya bisa saja menggeser anggaran tahun berikutnya. "Khawatirnya kalau digeser ke tahun berikutnya nanti dia bisa mengurangi anggaran dinas yang lain," ungkapnya. Ia selalh menekan, jangan sampai pejabat publik membuat program dadakan. Dalam arti tidak termasuk ke dalam rencana pembangunan di awal masa jabatan. Terkait hal itu, ia meminta untuk dilakukan pengecekan ulang kepada lembaga terkait, yakni DPRD Kota Samarinda.
Menurutnya, mega proyek itu jika sudah rampung bakal jadi ladang penghasilan yang cukup menjanjikan bagi pemerintah. Namun, tentunya harus dibarengi dengan pengelolaan yang profesional dan memang harus disiapkan benar Sumber Daya Manusianya.
(Sf/Rs)