Samarinda - Permintaan maaf Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud di tengah derasnya gelombang kritik publik dinilai bukan sekadar respons spontan. 

Dari kaca mata psikologis, langkah tersebut mencerminkan adanya tekanan besar yang tengah dihadapi, sekaligus menunjukkan pergeseran sikap dari yang sebelumnya defensif menjadi sebuah proses koreksi diri. 

Meski demikian, pembuktian sesungguhnya berada pada konsistensi kebijakan yang memihak pada masyarakat luas.

Dosen Psikologi Universitas Mulawarman (Unmul), Ayunda Ramadhani menyampaikan kondisi masyarakat Kaltim kini berada di situasi yang cukup sensitif. 

Ini diperparah dengan sorotan terhadap sejumlah kebijakan kepala daerah yang dinilai tidak pro-rakyat. Gejolak tersebut muncul mulai dari polemik pengadaan mobil dinas mewah, renovasi rumah jabatan, hingga isu nepotisme yang kencang berembus di lingkaran pemimpin daerah.

"Permintaan maaf yang disampaikan melalui video, saya nilai sebagai upaya untuk menurunkan eskalasi ketegangan akibat berbagai respons dan aksi demonstrasi yang terjadi," beber Ayunda, Selasa (28/4/2026).

Lebih lanjut, Ayunda menilai video permintaan maaf tersebut menunjukkan adanya proses koreksi diri dari sang gubernur. 

Ia mencatat sebelumnya gubernur cenderung bersikap defensif dalam beberapa pernyataannya, lebih banyak membela diri atau menggunakan dasar aturan formal untuk menjawab gejolak di tengah masyarakat. 

Perubahan sikap ini dipandang sebagai bentuk kebesaran hati untuk meredam konflik yang sedang tereskalasi.

"Permintaan maaf ini juga dapat dilihat sebagai bentuk kebesaran hati. Namun, kunci utamanya bukan hanya pada penyampaian permintaan maaf, melainkan pada konsistensi dalam kebijakan ke depan," tuturnya.

Ayunda juga menegaskan, sebagai seorang pemimpin daerah, gubernur memikul tanggung jawab moral yang besar untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya. 

Ia menilai langkah permintaan maaf ini menunjukkan kebesaran jiwa gubernur dalam meredam konflik dan meraih kembali kepercayaan publik. 

Namun, simpati tersebut hanya akan bertahan jika diimbangi dengan kebijakan nyata. Masyarakat perlu mengawal ketat apakah akan ada perubahan arah kebijakan atau tidak.

"Makanya saya juga menekankan, percuma saja minta maaf kalau besoknya kembali seperti itu. Jadi yang perlu di-highlight adalah konsistensi, mulai dari ucapan hingga tindakan," pungkasnya.

(Sf/Lo)