Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil merealisasikan 91,61 persen atau sebesar Rp20,335 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. 

Namun, di balik capaian tersebut, terdapat tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kinerjanya menjadi sorotan karena lambatnya penyerapan anggaran.

Kepala Badan Pengelola Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Ahmad Muzakkir mengungkapkan, tiga SKPD dengan realisasi anggaran terendah adalah Biro Ekonomi (50,84 persen), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (68,12 persen), dan Biro Organisasi (73,74 persen). Sementara SKPD lainnya berhasil menyerap anggaran di atas 80 persen.

"Terkait sisa anggaran yang belum direalisasikan, kami akan melakukan konfirmasi langsung ke SKPD terkait," ujar Muzakkir saat dihubungi, Senin (13/1/2025).

Muzakkir menambahkan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan SKPD akan menjadi dasar untuk evaluasi lebih lanjut. 

Laporan keuangan SKPD akan diserahkan pada 24 Januari 2025, sedangkan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 31 Januari 2025.

(Sf/Rs)