Tanjung Redeb - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, kembali menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam rapat evaluasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Berau. DPUPR Berau dinilai belum menunjukkan progres memuaskan padahal anggaran cukup besar, tetapi  masuk lima besar daftar dengan rendahnya serapan anggaran hingga November 2025.

Dari total pagu anggaran sebesar Rp 2,731 triliun, realisasi fisik baru mencapai 57 persen atau sekitar Rp 1,557 triliun. Sementara realisasi keuangan baru berada di angka 55,86 persen atau Rp 1,526 triliun.

Sekretaris DPUPR Berau, Bambang Sugianto, menjelaskan bahwa keterlambatan serapan terjadi karena sebagian besar pembayaran pekerjaan dijadwalkan pada Desember setelah progres fisik selesai.

"Pembayaran mayoritas menunggu pekerjaan fisik rampung seratus persen, sehingga transaksi banyak terjadi pada akhir tahun," terang Bambang.

Ia juga menyampaikan bahwa masih ada satu paket kegiatan yang belum selesai dilelang, yaitu Peningkatan Jaringan Irigasi Kawasan Bendungan Muara Bangun senilai Rp 4,8 miliar. 

"Proses tender tersebut merupakan lelang kedua setelah tender pertama gagal," katanya.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa beberapa pekerjaan fisik seperti pembangunan masjid ditargetkan baru mencapai sekitar 85 persen di akhir tahun. Meski demikian, Bambang tetap optimistis target serapan dapat tercapai.

"Kami menargetkan realisasi keuangan 95 persen dan fisik 98 persen. Proses terus kami percepat," tuturnya.

Namun, penjelasan tersebut tidak dapat meredakan kekecewaan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. Bupati menilai proyek irigasi Muara Bangun sudah tidak memungkinkan untuk dituntaskan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas.

"Dalam waktu yang tersisa, mengejar tanggal 22 itu tidak mungkin. Kalau dipaksakan, pekerjaan tidak akan maksimal. Lebih baik ditiadakan," ujar Bupati Berau.

Hal ini pun menjadi pengingat serta peringatan keras kepada seluruh OPD agar dapat bekerja lebih maksimal dan menuntaskan proses lelang di awal tahun anggaran. Pasalnya, seluruh proyek yang dikerjakan OPD akan sangat berdampak pada serapan anggaran Kabupaten Berau.

"Saya tidak mau dengar lagi ada keterlambatan lelang," tegasnya.

Sri pun berharap seluruh jajaran OPD maupun instansi terkait untuk dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan daerah dan masyarakat. Sehingga, dengan upaya tersebut diharapkan juga anggaran dapat terserap maksimal dan menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar mengingat sudah di penghujung tahun 2025.

(Sf/Rs)