Tanjung Redeb - Minimnya fasilitas pendidikan dan keterbatasan akses air bersih di RT 17 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Berau, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Tanjung Redeb, Senin (18/5/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, didampingi Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi serta turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Berau, M Hendratno, anggota DPRD Berau, OPD terkait, Lurah Gunung Tabur, Ketua RT 17, serta warga setempat.

Dalam rapat tersebut, DPRD menerima berbagai aduan masyarakat terkait pendidikan, air bersih, infrastruktur jalan usaha tani, hingga jaringan listrik dan telekomunikasi.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengungkapkan bahwa kondisi pendidikan di wilayah tersebut masih sangat memprihatinkan. Sebanyak 54 siswa sekolah dasar hanya diajar oleh tiga guru dan hingga kini masih menjalani proses belajar mengajar dengan meminjam rumah warga.

"Terkait pendidikan, sampai sekarang memang ada sekolah yang masih numpang di rumah orang. Jadi kami menyarankan supaya sekolah secepatnya dibangun," ujar Subroto.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan air bersih dimana Warga RT 17 disebut belum menikmati layanan air bersih yang memadai. Sehingga DPRD mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) segera mengambil langkah penanganan.

"Mungkin dari satu rumah ke rumah lainnya bisa menggunakan pipanisasi secara dekat, tapi memang memerlukan debit air yang besar. Kalau sumur bor, pengambilan air lebih mudah dan biayanya relatif kecil," katanya.

Sementara itu, dirinya juga menyampaikan rendahnya harga jual hasil perkebunan warga akibat rusaknya akses jalan usaha tani. Kondisi jalan yang rusak menyebabkan biaya transportasi meningkat dan berdampak pada rendahnya nilai jual hasil pertanian masyarakat.

"Kendalanya itu karena jalannya jelek dan hancur. Sehingga transportasinya tinggi dan harga hasil perkebunan di lokal menjadi murah," jelasnya.

Tak hanya itu, keterbatasan pasokan listrik di wilayah perbatasan juga menjadi keluhan masyarakat. Subroto menilai, lambatnya penyediaan listrik dipengaruhi kewenangan yang berada di tingkat pemerintah provinsi.

Sementara itu, Asisten I Setda Berau, M Hendratno, menegaskan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan warga melalui OPD terkait.

"Banyak tadi yang sudah disampaikan, mulai dari sekolah, status lahan, air bersih, pertanian hingga jaringan telekomunikasi," ujar Hendratno.

Ia pun menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat penanganan berbagai kebutuhan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Berau.

"Kami akan secepatnya menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi," tutup Hendratno.

(Sf/Lo)