Sangatta - Ratusan warga yang tergabung dalam Seruan Aksi Masyarakat Kutai Timur (Kutim) Menggugat menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Bupati Kutai Timur, Selasa (27/10/2025). Mereka menuntut janji pembangunan segera direalisasikan dan kinerja pejabat dievaluasi, karena dianggap belum maksimal.

Koordinator aksi, Arsil, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap janji pembangunan yang belum terealisasi.

“Kami menagih janji bupati yang disampaikan saat kunjungan kerja ke desa dan kecamatan. Tolong segera direalisasikan,” ujar Arsil.

Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap perangkat daerah seperti Sekretariat Daerah (Setda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Arsil menyoroti banyak usulan masyarakat, seperti pembangunan lamin adat, puskesmas pembantu, sekolah filial, dan jalan tani, yang tidak diakomodir, Sementara itu, banyak program lain muncul tanpa permintaan.

“Program yang kami minta tidak diterbitkan, tapi yang tidak diminta justru banyak yang turun. Kami menduga program-program ini hanya diada-adakan oleh tim TAPD bekerja sama dengan OPD,” tambahnya.

Ia juga menegaskan, jika tuntutan tidak direspon dan tidak ada evaluasi dari pemerintah, masyarakat akan memboikot Musrenbang di 18 kecamatan. Ia juga mengancam aksi lanjutan dengan jumlah peserta lebih besar.

Menanggapi Aksi tersebut. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyatakan dirinya memahami aspirasi masyarakat.

"Saya sangat memahami apa yang ada di benak masyarakat. Dari semua tuntutan yang disampaikan, saya paham dan saya apresiasi,” tambahnya.

Terkait evaluasi terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ardiansyah menegaskan akan melakukan peninjauan terhadap kinerja tersebut.

"Kita akan mengevaluasi. Tidak ada manusia yang sempurna dalam bekerja, pasti ada kekurangan. Nah, itu tugas pembinaan di atas untuk melakukan evaluasi," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, juga mengapresiasi aksi damai yang tertib dan menganggapnya sebagai masukan penting bagi pemerintah daerah.

"Saya akan membawa semua aspirasi ini sebagai bahan evaluasi kebijakan dan penempatan pejabat. Bulan depan evaluasi dijadwalkan mulai, dan aspirasi masyarakat hari ini akan menjadi dasar perbaikan,” pungkasnya.

(Sf/Rs)