Balikpapan – Ratusan sopir truk bersama mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (4/5/2026).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dinilai semakin parah.

Pantauan di lapangan, deretan truk terparkir di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota. Massa aksi secara bergantian menyampaikan aspirasi terkait kesulitan mendapatkan solar yang telah berlangsung lama.

Koordinator Lapangan PMII, Hijir Ismail Aziz mengatakan, antrean panjang menjadi masalah utama yang dihadapi para sopir. Ia menyebut, tidak sedikit sopir yang harus mengantre hingga berhari-hari, namun tetap tidak mendapatkan solar.

“Bahkan ada yang sudah antre, tetapi tetap tidak mendapat solar,” kata Hijir di sela aksi.

Dalam aksi, massa menyampaikan delapan tuntutan. Pertama, mereka mendesak aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan distribusi solar serta menindak tegas praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Kedua, mereka meminta penambahan SPBU di beberapa titik guna mengurai kepadatan yang selama ini terpusat di SPBU Kilometer 13 dan Kilometer 15.

Ketiga, massa menuntut pembukaan kembali SPBU Kilometer 9 khusus untuk bus dan travel agar dapat mengurangi beban antrean di SPBU lain.

Keempat, mereka meminta agar kuota solar diprioritaskan bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal sehingga distribusi lebih tepat sasaran.

Kelima, massa mendesak kepolisian, baik Polresta Balikpapan maupun Polda Kalimantan Timur, untuk menindak tegas oknum penimbun solar. Bahkan, mereka meminta pimpinan kepolisian mundur apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Keenam, massa mendorong pembukaan SPBU selama 24 jam di titik-titik strategis guna mengurangi penumpukan antrean. Ketujuh, mereka meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengevaluasi kuota solar subsidi di Balikpapan.

“Dan terakhir, kedelapan, massa mendesak Gubernur Kaltim turun tangan menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM di daerah tersebut,” lanjutnya.

Hijir menambahkan, persoalan antrean solar di wilayah Kilometer 13 dan 15 telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa solusi yang jelas. Ia juga meminta DPRD Kota Balikpapan menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.

Selain itu, dia menyoroti dugaan praktik ilegal seperti penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Menurutnya, hal ini menyebabkan kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru tidak tepat sasaran.

“Antrean di Kilometer 15 bisa mencapai lima kilometer. Dalam sehari, sekitar 183 truk antre pada sore hari, dan pagi bisa mencapai 200 hingga 250 truk,” akunya.

Perwakilan sopir truk, Mahyudi, mengaku para sopir sangat terdampak oleh kondisi tersebut. Ia menyebut, untuk mendapatkan solar, sopir harus mengantre hingga tiga hari tiga malam.

“Biaya hidup selama antre sangat besar. Kami hanya ingin ketersediaan solar di Balikpapan bisa seperti di daerah lain, misalnya di Jawa,” tegasnya.

Mahyudi juga mengeluhkan sistem barcode yang kerap menjadi kendala. Ia mengaku, setelah berhari-hari antre, tidak jarang kuota solar sudah habis atau barcode telah digunakan pihak lain.

“Setelah tiga hari tiga malam antre, sampai di SPBU malah tidak dapat jatah. Ini sangat miris,” tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini hanya dua SPBU di Balikpapan yang melayani solar, yakni di Kilometer 13 dan 15, setelah sejumlah SPBU lainnya tidak lagi menyediakan solar. Kondisi tersebut memperparah antrean, terlebih SPBU tidak beroperasi selama 24 jam.

“Kalau dibuka 24 jam, antrean bisa berkurang. Tapi ini jam lima sore sudah tutup meski solar masih ada,” pungkasnya.

(Sf/Rs)