Balikpapan - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan dan Balai Kota Balikpapan, Senin (1/9/2025) sekitar pukul 13.30 Wita.

Berdasarkan pantauan di lokasi, para demonstran mengenakan pakaian serba hitam sebagai dress code aksi. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan melalui orasi, mencakup isu-isu nasional maupun daerah.

Dalam orasinya, Humas Barak, Dimas Aditya, menyoroti sejumlah permasalahan daerah yang dinilai belum ditangani secara serius oleh pemerintah kota, seperti persoalan banjir yang terus terjadi meski wali kota Balikpapan telah menjabat dua periode.

“Apalagi kita tahu bahwa wali kota kita sudah dua periode, tetapi banjir masih terjadi di mana-mana,” kata Dimas di sela aksi.

Selain banjir, massa juga menyinggung kelangkaan gas LPG, sulitnya akses terhadap bahan bakar solar, hingga kondisi jalan berlubang yang masih banyak ditemui di berbagai wilayah.

“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk tuntutan terhadap hak-hak masyarakat yang belum dipenuhi,” tambahnya.

Untuk isu nasional, massa menyoroti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai tidak masuk akal. Menurutnya, ada warga yang tagihan PBB-nya mencapai hingga Rp9 juta. Ia juga menyayangkan pernyataan pejabat daerah yang menyebut uang kelebihan pembayaran tidak bisa dikembalikan, melainkan akan diendapkan sebagai pembayaran tahun 2026.

“Apakah kami harus terus ditindas? Telat bayar sehari saja sudah didenda, lalu kenapa hak kami tidak dikembalikan?,” tegasnya.

Aksi berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, massa masih berada di lokasi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.

(Sf/Rs)