Samarinda - Genap 100 hari masa kerja kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud, kritik tajam justru datang dari aliansi gabungan mahasiswa di Bumi Etam. 

Mereka terang-terangan memberikan "rapor merah" sebagai bentuk evaluasi atas kinerja Rudy Mas'ud selama kurang lebih tiga bulan terakhir.

Presiden BEM KM Unmul, Ilham Maulana, mendesak Gubernur Rudy Mas'ud untuk segera menunaikan janji-janji kampanyenya yang telah disampaikan kepada masyarakat Kaltim. 

Menurut Ilham, banyak persoalan terkait program yang belum terealisasi atau bahkan masih sebatas wacana.

"Kami menilai bahwa dalam 100 hari ini, terdapat berbagai persoalan terkait program-program yang sudah terlaksana maupun janji-janji kampanye yang belum juga terealisasi. Beberapa program memang telah dijalankan, namun kami menekankan bahwa semuanya harus ditunaikan secara konkret, bukan sekadar wacana," tegas Ilham pada Rabu (4/6/2025).

Sebagai bentuk peringatan keras, rapor merah tersebut juga diposting di media sosial. Rapor itu bertuliskan 'Evaluasi Total' lengkap dengan nilai 'D' pada program-program kerja yang dinilai belum ditunaikan.

Beberapa program prioritas yang disorot mahasiswa karena dinilai belum maksimal antara lain: pendidikan gratis S1-S3, kesehatan gratis, seragam gratis, umroh gratis bagi marbot, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga peluncuran aplikasi SAKTI.

Selain janji kampanye, mahasiswa Kaltim juga menyoroti isu lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. 

"Kalimantan Timur harus tetap terjaga dari sisi lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat yang hingga kini masih kami perjuangkan. Kami juga menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat, khususnya bagi kawan-kawan mahasiswa yang selama ini kerap mendapat intimidasi saat melakukan aksi demonstrasi," tambahnya.

Dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Gubernur Kaltim, mahasiswa menyampaikan lima poin tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai pemangku kebijakan tertinggi di daerah, yakni  segera realisasikan delapan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur.

Hentikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Timur. Menuntut Pemprov Kalimantan Timur untuk menagih CSR dari perusahaan tambang. Segera perbaiki tata kelola lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Akui dan penuhi hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Timur.

"Kelima poin ini belum diselesaikan secara serius dan konkret. Kami hanya mendengar janji-janji dan narasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Jangan sampai dalam sisa masa jabatan ke depan, berbagai kekurangan ini terus berulang," tutup Ilham. 

(Sf/Rs)