Sangatta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan apresiasi atas penyusunan Nota Pengantar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim 2025–2029, yang dinilai telah disusun secara terbuka dan partisipatif.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi PKS, Ardiansyah, dalam rapat paripurna DPRD ke-47 yang membahas pandangan Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Kutim 2025–2029, di ruang sidang utama DPRD Kutim, Selasa, (15/7/2025)

Ia menyampaikan bahwa Fraksi PKS menyambut baik visi pembangunan Kutim yang dituangkan dalam dokumen RPJMD, yakni “Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.”

"Visi tersebut merupakan cita-cita luar biasa dan sejalan dengan semangat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Ardiansyah.

Dalam dokumen tersebut, visi pembangunan dijabarkan ke dalam lima misi utama, yakni peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, tata kelola pemerintahan berintegritas, penguatan infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Ardiansyah menyebut kelima misi itu menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi tantangan pembangunan di Kutim. Fraksi juga mengapresiasi penyelarasan dokumen RPJMD dengan regulasi nasional, provinsi, serta visi besar pembangunan nasional “Asta Cita” Presiden RI.

"Fokus pada transformasi, inovasi, swasembada pangan, hilirisasi, kemandirian ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah arah yang tepat untuk memajukan daerah," tambahnya.

Meski mendukung penuh RPJMD, Fraksi PKS juga menyampaikan sejumlah catatan strategis agar pelaksanaan program benar-benar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat:

1. Dalam misi peningkatan kualitas SDM, PKS menyarankan agar lebih mendalam dalam menjabarkan bagaimana pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kewirausahaan akan dilibatkan untuk menciptakan SDM yang siap bersaing di sektor unggulan daerah.

2. Terkait transformasi ekonomi, PKS berharap pemerintah dapat memfasilitasi investasi dan kemitraan antara petani/nelayan lokal dengan industri pengolahan. Program-program ini perlu memastikan peningkatan nilai tambah bagi masyarakat lokal, bukan hanya eksploitasi sumber daya. Selain itu, pengembangan pariwisata perlu didukung dengan promosi yang masif dan pengembangan infrastruktur pendukung yang memadai, serta pelibatan aktif masyarakat adat dan lokal.

3. Pada aspek tata kelola pemerintahan, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan program. Mekanisme pengawasan perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program juga perlu dijamin.

4. Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas dan Investasi, pemerintah perlu memastikan ketersediaan akses internet yang merata dan terjangkau untuk mendukung transformasi masyarakat digital. Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung investasi yang tidak hanya terbatas, tetapi juga merata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kutim.

5. Dalam pengelolaan lingkungan, PKS meminta pemerintah mendorong praktik-praktik ekonomi hijau dan berkelanjutan. Penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan demi generasi mendatang.

Fraksi PKS juga menyoroti 50 program unggulan daerah yang terbagi dalam tiga fokus besar, yaitu Desa Hebat, Kota Hebat, dan Kutai Timur Hebat. PKS mengingatkan agar ada prioritisasi dan sinergi antarprogram untuk menghindari tumpang tindih.

"Kami PKS berharap akan ada prioritisasi yang jelas dan terukur dalam implementasinya, mengingat keterbatasan sumber daya. Program-program ini perlu saling bersinergi dan tidak tumpang tindih," katanya.

Disiplin dalam pelaksanaan APBD juga menjadi perhatian serius. Fraksi PKS menyarankan adanya mekanisme evaluasi ketat terhadap penyerapan anggaran dan capaian fisik program, termasuk penerapan sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan tugas sesuai jadwal.

"Kami menyarankan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap progres penyerapan anggaran dan capaian fisik setiap program, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas," lanjutnya.

Fraksi PKS menegaskan komitmen untuk terlibat aktif dalam pembahasan Ranperda RPJMD sebagai bagian dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD nantinya.

"Kami akan berfokus pada efisiensi dan efektivitas program agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. RPJMD ini harus menjadi kompas moral dan strategi tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutim," tutup Ardiansyah.

Pihaknya berharap Ranperda RPJMD ini dapat segera disahkan agar pembangunan daerah bisa segera berjalan sesuai rencana, memberikan manfaat nyata, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kutim.

(Sf/Rs)