Seputar Kaltim

    Rantai Pasok Sembako Terganggu, DPPKUKM Kaltim Soroti Fenomena Badai PHK hingga Efek Jeda Program MBG

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    23 Juni 2026 pukul 18:48 WITA

    Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih. (Foto: Maulana/seputarfakta.com)

    ​Samarinda - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mewaspadai adanya pergeseran signifikan pada tata niaga dan rantai pasok kebutuhan pokok di daerah. 

    Lesunya daya beli masyarakat yang berpapasan dengan jeda pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat grafik permintaan di pasar anjlok drastis, menyisakan suplai yang tidak terserap maksimal.

    ​Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, memaparkan bahwa fenomena pelemahan ekonomi di tingkat akar rumput ini dipicu oleh akumulasi berbagai faktor. 

    Pemicu utama tersebut meliputi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, melambungnya harga komoditas impor dan bahan bakar minyak (BBM) yang mengerek ongkos logistik, serta stagnasi pendapatan masyarakat di tengah laju inflasi.

    ​Ketiga faktor tersebut pada akhirnya menciptakan kesenjangan nyata antara kemampuan finansial warga dan harga barang di pasaran.

    ​"Kondisi ini menciptakan gap yang mencekik daya beli. Analoginya, kalau dulu dengan uang yang sama kita bisa beli beras 10 kilogram, sekarang mungkin hanya dapat 5 kilogram," ungkap Heni ditemui di Samarinda, selasa (23/6/2026).
    ​
    ​Penurunan daya beli masyarakat ini semakin diperparah oleh hilangnya daya dorong konsumsi dari sektor pemerintah. Memasuki masa libur sekolah, program MBG yang biasanya menjadi katalis penyerap bahan pokok dalam jumlah masif harus dijeda. 

    Absennya serapan dari program ini langsung memukul ekosistem pasar secara keseluruhan.

    ​"Dalam hukum ekonomi, ketika permintaan dari masyarakat maupun dari jeda program pemerintah turun drastis sementara suplai tidak terserap, maka harga di pasar akan bergejolak menyesuaikan fluktuasinya," jelasnya.

    ​Kondisi ini digambarkan sebagai satu mata rantai yang saling mengunci. Apabila satu sektor mengalami guncangan, sektor lain tidak bisa terlepas dari imbasnya. 

    Terkait pergerakan harga komoditas spesifik seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG), Heni menegaskan bahwa pemerintah terus memantau dinamika pasar secara ketat.

    ​"Dari sisi pembentuk permintaan akan komoditas bahan pokok secara umum, saat ini semuanya sedang dalam proses evaluasi yang mendalam," tukasnya.


    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Rantai Pasok Sembako Terganggu, DPPKUKM Kaltim Soroti Fenomena Badai PHK hingga Efek Jeda Program MBG

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    23 Juni 2026 pukul 18:48 WITA

    Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih. (Foto: Maulana/seputarfakta.com)

    ​Samarinda - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mewaspadai adanya pergeseran signifikan pada tata niaga dan rantai pasok kebutuhan pokok di daerah. 

    Lesunya daya beli masyarakat yang berpapasan dengan jeda pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat grafik permintaan di pasar anjlok drastis, menyisakan suplai yang tidak terserap maksimal.

    ​Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, memaparkan bahwa fenomena pelemahan ekonomi di tingkat akar rumput ini dipicu oleh akumulasi berbagai faktor. 

    Pemicu utama tersebut meliputi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, melambungnya harga komoditas impor dan bahan bakar minyak (BBM) yang mengerek ongkos logistik, serta stagnasi pendapatan masyarakat di tengah laju inflasi.

    ​Ketiga faktor tersebut pada akhirnya menciptakan kesenjangan nyata antara kemampuan finansial warga dan harga barang di pasaran.

    ​"Kondisi ini menciptakan gap yang mencekik daya beli. Analoginya, kalau dulu dengan uang yang sama kita bisa beli beras 10 kilogram, sekarang mungkin hanya dapat 5 kilogram," ungkap Heni ditemui di Samarinda, selasa (23/6/2026).
    ​
    ​Penurunan daya beli masyarakat ini semakin diperparah oleh hilangnya daya dorong konsumsi dari sektor pemerintah. Memasuki masa libur sekolah, program MBG yang biasanya menjadi katalis penyerap bahan pokok dalam jumlah masif harus dijeda. 

    Absennya serapan dari program ini langsung memukul ekosistem pasar secara keseluruhan.

    ​"Dalam hukum ekonomi, ketika permintaan dari masyarakat maupun dari jeda program pemerintah turun drastis sementara suplai tidak terserap, maka harga di pasar akan bergejolak menyesuaikan fluktuasinya," jelasnya.

    ​Kondisi ini digambarkan sebagai satu mata rantai yang saling mengunci. Apabila satu sektor mengalami guncangan, sektor lain tidak bisa terlepas dari imbasnya. 

    Terkait pergerakan harga komoditas spesifik seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG), Heni menegaskan bahwa pemerintah terus memantau dinamika pasar secara ketat.

    ​"Dari sisi pembentuk permintaan akan komoditas bahan pokok secara umum, saat ini semuanya sedang dalam proses evaluasi yang mendalam," tukasnya.


    (Sf/Rs)