Penajam - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengakui aktivitas jasa perjalanan wisata atau open trip menuju Pulau Gusung hingga kini masih berjalan bebas tanpa pembatasan khusus.

Padahal, kawasan wisata bahari yang mulai ramai dikunjungi wisatawan itu masuk area pencadangan konservasi terumbu karang.

Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Disbudpar PPU, Yudhistira Arlianta mengatakan, pemerintah daerah kini masih mengkaji konsep pengawasan dan pengelolaan wisata di Pulau Gusung.

"Open trip sementara ini masih bebas. Penyedia jasa perjalanan dengan tujuan ke Gusung masih boleh," kata Yudhistira, Senin (11/5/2026). 

Menurut dia, pembahasan awal telah dilakukan bersama Kelompok Masyarakat Peduli Konservasi (KOMPAK) serta pihak perikanan, menyusul meningkatnya aktivitas wisata ke Pulau Gusung yang dikhawatirkan berdampak pada ekosistem terumbu karang di kawasan itu.

KOMPAK Nusa Bahari PPU sebelumnya juga menyoroti masih adanya wisatawan yang menggunakan sepatu coral hingga berdiri di atas area terumbu karang. Bahkan, masih ditemukan pengunjung yang membawa pulang biota laut dari kawasan tersebut.

Yudhistira menyebut, kondisi itu menjadi perhatian karena sebagian penyedia open trip dinilai belum menerapkan konsep wisata berbasis konservasi.

"Selama ini disayangkan open trip datang tapi tidak memperhatikan konsep konservasi. Pakai sepatu coral lalu berdiri di atas karang. Dari segi konservasi itu salah," ujarnya.

Ia mengatakan, sejumlah penyedia open trip lokal yang tergabung bersama KOMPAK selama ini sudah mulai memberikan edukasi kepada wisatawan sebelum berkunjung ke Pulau Gusung. Namun, aktivitas wisata dari luar daerah disebut masih belum terkontrol.

"Teman-teman KOMPAK open trip PPU sudah plus edukasi, tapi yang dari luar terkadang datang tanpa memperhatikan terumbu karang di Gusung," katanya.

Sebagai langkah awal pengawasan, KOMPAK disebut telah mengusulkan pembangunan pos pantau di kawasan Pulau Gusung. Pos tersebut nantinya difungsikan untuk pemantauan jalur nelayan maupun aktivitas wisata di area konservasi.

"Dari pihak KOMPAK mengajukan pos pantau di Gusung. Nanti fungsinya mengatur jalur mana yang boleh dilewati nelayan karena terumbu karang di bawah tidak boleh sembarangan dilewati," jelasnya.

Selain itu, pos pantau juga direncanakan dilengkapi edukasi serta rambu larangan bagi pengunjung agar tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak ekosistem laut.

Disbudpar PPU bersama pihak terkait juga mulai membahas pengembangan wisata bahari di Pulau Gusung, termasuk rencana pembangunan fasilitas penunjang seperti cottage dan dermaga.

Pembangunan tersebut nantinya dipastikan tidak berada di zona inti konservasi terumbu karang. "Mana yang boleh dibangun harus di luar zona konservasi. Kami masih lakukan kajian terkait skema pengembangan wisata bahari tersebut, " pungkasnya.

(Sf/Lo)