Penajam - Kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum sepenuhnya baik. Di tengah klaim tingkat kemantapan jalan PPU yang mencapai 94 persen, masih terdapat jalan kabupaten yang rusak bahkan belum beraspal.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR PPU, Petriandy Ponganton Pasulu, mengatakan angka tersebut kemungkinan mengacu pada penilaian jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Menurutnya, kondisi jalan kabupaten masih menghadapi persoalan berbeda. Sejumlah ruas masih rusak dan belum ditingkatkan menjadi jalan permanen karena keterbatasan anggaran daerah.

"Kalau jalan kabupaten, belum sepenuhnya mantap. Masih banyak jalan yang rusak dan belum ditingkatkan. Ada juga yang belum permanen," kata Petriandy, belum lama ini.

Karena itu, Pemkab PPU kini mencoba mengurangi beban APBD dengan mengejar dukungan anggaran pemerintah pusat. Salah satunya melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Tahun ini, PPU mengusulkan sekitar Rp100 miliar untuk penanganan tiga ruas jalan kabupaten, yakni di wilayah Babulu, Sotek, dan lanjutan ruas Tunan.

"Total usulan sekitar Rp100 miliar. Rata-rata satu kegiatan sekitar Rp30 miliar," ujarnya.

Petriandy mengatakan usulan tersebut masih harus melalui verifikasi teknis oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) sebelum ditentukan Kementerian Pekerjaan Umum. Persetujuan akhir bergantung pada hasil verifikasi dan kemampuan anggaran pemerintah pusat.

Pemkab berharap seluruh usulan dapat disetujui. Terlebih, menurut Petriandy, dokumen teknis yang dibutuhkan telah disiapkan dan komunikasi dengan pemerintah pusat juga telah dilakukan.

Upaya mengandalkan dukungan pusat sebelumnya telah dilakukan melalui penanganan jalan kabupaten di kawasan Tunan menuju Tanjung. Ruas tersebut mendapat bantuan pemerintah pusat untuk peningkatan jalan.

Berdasarkan data BPS 2024, total panjang jalan di PPU mencapai 1.031,39 kilometer. Dari jumlah itu, jalan berpermukaan aspal baru sekitar 154,36 kilometer, sementara 239,52 kilometer masih berupa kerikil dan 456,63 kilometer berupa tanah.

"Kalau ada anggaran, tentu kita bisa permanenkan. Tapi kondisi sekarang anggaran kita terbatas, sehingga kita juga mencoba mencari dukungan dari pusat," katanya.

(Sf/Rs)