Samarinda – Rencana pengerukan Sungai Mahakam kembali mencuat setelah Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengusulkan langkah tersebut sebagai salah satu solusi penanganan banjir. 

Menanggapi hal itu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur menilai langkah tersebut memungkinkan dilakukan meski membutuhkan biaya besar dan kajian matang.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR-PERA Kaltim, Runandar, menjelaskan bahwa pengelolaan Sungai Mahakam berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS). 

Namun, pemerintah provinsi tetap mendukung upaya yang bertujuan mengurangi risiko banjir di kawasan sekitar sungai.

“Rencana Pak Gubernur untuk melakukan pengerukan itu sangat mungkin dilakukan. Tapi tentu perlu kajian lebih dalam, terutama terkait efektivitasnya dalam mengatasi banjir,” ujar Runandar, Senin (3/11/2025).

Ia mengungkapkan, pendangkalan di Sungai Mahakam memang cukup parah, terutama di bagian tepian. Kondisi tersebut terlihat jelas ketika air sungai surut. 

Endapan sedimen juga ditemukan di muara, yang berpotensi membuat air meluap ke daratan saat hujan deras atau debit air meningkat.

Menurut Runandar, pengerukan bisa membantu meningkatkan kapasitas tampungan air sungai, meski bukan satu-satunya solusi. Pemerintah provinsi juga disebut tengah melakukan normalisasi di anak-anak sungai lainnya.

“Perhatian Pak Gubernur bukan hanya pada Mahakam, tapi juga terhadap penanganan banjir di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim,” tuturnya.

Rencana pengerukan Sungai Mahakam kini menjadi perhatian publik. Pemerintah diminta untuk melakukan kajian komprehensif agar langkah ini benar-benar efektif dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru.

(Sf/Rs)