Tenggarong - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unikarta melakukan aksi demontrasi di depan rektorat kampus Univesitas Kutai Kartanegar (Unikarta), Kamis (7/3/2024).

Dalam aksi tersebut, mereka mengajak seluruh mahasiswa untuk turun melakukan evaluasi Rektor Unikarta dan membawa empat tuntutan.

Koordinator aksi, Wawan Ahmad mengatakan empat tuntutan tersebut adalah terkait kejelasan masalah UKM. Ketika mahasiswa melakukan pembayaran, seharusnya uang UKM didistribusikan untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa, seperti BEM dan lainnya.

"Kami meminta hak sebagai mahasiswa untuk melakukan kegiatan, tapi tidak sepenuhnya didapatkan. Misal kami meminta bantuan Rp5 juta, tetapi yang didapat hanya Rp1 juta, sisa uang (UKM) lainnya digunakan itu untuk apa," sebutnya.

Kemudian tuntutan kejelasan penggunaan uang SPP yang dibayarkan mahasiswa setiap semester dan uang gedung bagi mahasiswa baru. Sebab, Mahasiswa menilai selama ini tidak ada pembangunan yang terjadi di kampus.

Sementara pembangunan masjid, pagar dan perbaikan sejumlah kelas diketahui menggunakan dana yang didapat dari perusahaan. Selanjutnya, tuntutan dana KKN. Ketika mahasiswa melaksanakan KKN, dana yang diberikan tidak sesusai dengan yang diharapkan.

Jalur pendaftaran KKN melalui dua jenis, pertama menggunakan jalur reguler dengan uang pendaftaran Rp850 ribu per-orang. Kedua, jalur mandiri dengan uang pendaftaran Rp1,5 juta per orang. Pada gelombang pertama diikuti oleh lima fakultas. 

Sistem pembagian uang yang dilakukan panitia KKN pada saat itu adalah hitungan jauh lokasi tempat KKN dan yang paling jauh diberikan Rp1,8 juta. "Makin dekat jaraknya, makin berkurang juga dana yang dikasih oleh panitia kepada kelompok KKN," jelasnya.

Para mahasiswa juga membahas kasus pelecehan seksual yang menurutnya tidak ada ketegasan terhadap pihak universitas. "Bukannya kami mau membuka cerita lama, tapi kami ingin meminta ketegasan dan kejelasan supaya nanti tidak terjadi lagi," ucapnya.

Ia menegaskan jika pihak rektorat tidak menggubris tuntutan para mahasiswa, maka mahasiswa akan kembali melakukan aksi susulan.

Rektor Univesitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Ince Raden melalui Wakil Rektor II, Zen Istiarsono menanggapi tuntutan dari mahasiswa. Menurutnya, pihak universitas punya mekanisme yang sudah berjalan. 

Setiap semesternya, pihaknya telah melakukan asistensi ke fakultas bersama lembaga baik dari LPPM maupun lainnya untuk mengajukan anggaran program kerja dan kelengkapan sapras. "Dari asistensi itu tak langsung disetujui, kita perlu rasionalisasi dengan anggaran yang kita punya. Setelah itu, kita rapat internal baru kita bawa ke rapat senat dan putusan anggaran itu ada di rapat senat nanti," ungkapnya.

Untuk mengelola anggaran sangat jauh dari ideal dan Rektor berupaya menggaet pihak-pihak lain seperti perusahaan yang telah bekerjasama dengan unikarta.

(Sf/By)