Cari disini...
Seputar Kaltim
Puluhan Mahasiswa dari KIM Gelar Demo di DPRD Kutim, Ini Empat Isi Tuntutan yang Mereka Sampaikan
Para mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kutim pada Kamis (27/2/2025). (Dok.Lisdawati/seputarfakta.com)
Sangatta - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Menggugat (KIM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Kamis (27/2/25) siang sekitar pukul 11.57 WITA.
Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kutim.
Ketua GMNI Cabang Kutim, Deodatus Frans Kacaribu, menyampaikan empat tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, mereka menolak pemotongan anggaran pendidikan yang dinilai berdampak pada fasilitas sekolah dan perguruan tinggi. "Kami menuntut transparansi dalam pemotongan anggaran pendidikan, terutama yang berpengaruh pada fasilitas sekolah dan perguruan tinggi," ujar Deo.
Tuntutan kedua adalah jaminan kesehatan sebagai hak fundamental. Mahasiswa meminta pemerintah untuk memastikan anggaran kesehatan tidak dipotong, khususnya yang berdampak pada layanan dasar masyarakat seperti Puskesmas, BPJS Kesehatan, dan program vaksinasi. "Kami juga menuntut alokasi anggaran yang adil bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, terutama di kecamatan-kecamatan yang fasilitas kesehatannya masih sangat terbatas," tambahnya.
Tuntutan ketiga adalah prioritas pendidikan dan kesehatan dalam kebijakan fiskal. "Kami meminta pemerintah untuk menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan objek penghematan," tegas Deo.
Selain itu, mereka juga meminta agar kebijakan efisiensi anggaran dievaluasi ulang untuk mencegah penurunan kualitas layanan publik. Tuntutan terakhir adalah penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa KIM meminta agar dana untuk MBG dialokasikan ke sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan. "Kami meminta dana MBG dialihkan ke sektor yang lebih urgent, seperti pendidikan dan kesehatan," kata Deo.
Harapan dari para mahasiswa tersebut adalah adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Mereka meminta DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk berkomitmen dalam meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.
(Sf/Mr)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Puluhan Mahasiswa dari KIM Gelar Demo di DPRD Kutim, Ini Empat Isi Tuntutan yang Mereka Sampaikan
Para mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kutim pada Kamis (27/2/2025). (Dok.Lisdawati/seputarfakta.com)
Sangatta - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Menggugat (KIM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Kamis (27/2/25) siang sekitar pukul 11.57 WITA.
Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kutim.
Ketua GMNI Cabang Kutim, Deodatus Frans Kacaribu, menyampaikan empat tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, mereka menolak pemotongan anggaran pendidikan yang dinilai berdampak pada fasilitas sekolah dan perguruan tinggi. "Kami menuntut transparansi dalam pemotongan anggaran pendidikan, terutama yang berpengaruh pada fasilitas sekolah dan perguruan tinggi," ujar Deo.
Tuntutan kedua adalah jaminan kesehatan sebagai hak fundamental. Mahasiswa meminta pemerintah untuk memastikan anggaran kesehatan tidak dipotong, khususnya yang berdampak pada layanan dasar masyarakat seperti Puskesmas, BPJS Kesehatan, dan program vaksinasi. "Kami juga menuntut alokasi anggaran yang adil bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, terutama di kecamatan-kecamatan yang fasilitas kesehatannya masih sangat terbatas," tambahnya.
Tuntutan ketiga adalah prioritas pendidikan dan kesehatan dalam kebijakan fiskal. "Kami meminta pemerintah untuk menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan objek penghematan," tegas Deo.
Selain itu, mereka juga meminta agar kebijakan efisiensi anggaran dievaluasi ulang untuk mencegah penurunan kualitas layanan publik. Tuntutan terakhir adalah penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa KIM meminta agar dana untuk MBG dialokasikan ke sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan. "Kami meminta dana MBG dialihkan ke sektor yang lebih urgent, seperti pendidikan dan kesehatan," kata Deo.
Harapan dari para mahasiswa tersebut adalah adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Mereka meminta DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk berkomitmen dalam meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.
(Sf/Mr)