Sangatta - Proyek pengadaan Rice Processing Unit (RPU) senilai hampir Rp25 miliar yang dibiayai dari APBD Perubahan 2024 menjadi sorotan.

Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi menyampaikan awalnya proyek ini direncanakan dibangun di Kaubun karena memiliki potensi pertanian padi yang besar.

Namun dalam prosesnya lokasi proyek dipindah ke Sangatta Selatan. “Kaubun itu potensinya besar untuk pertanian padi. Kita tidak tahu keputusannya dinas untuk memindahkan ke Sangatta Selatan itu apa,” ujarnya, Sabtu (7/9).

Ia mengatakan program tersebut cukup baik karena bisa membantu petani mengolah hasil panen secara modern. Petani tak perlu lagi menjemur padi secara manual, dan kapasitas mesin cukup besar.

Namun, Jimmi menyoroti kebutuhan daya listrik RPU yang sangat besar, yakni mencapai sekitar 190 kilowatt atau setara dengan konsumsi 100 rumah tangga. Ini seharusnya sudah dikoordinasikan oleh dinas terkait dengan PLN sejak awal.

“Soal listrik, yang tahu itu dinas terkait, mereka tentu harus berkoordinasi dengan pihak PLN. Kita di legislatif tidak mungkin sampai mengurusi teknis,” tegas Jimmi.

Ia menjelaskan, pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD lebih fokus pada alokasi dana secara umum, seperti untuk pendidikan, kesehatan, pertanian dan hibah, bukan teknis proyek.

Namun, DPRD Kutim tetap mendukung langkah Pemkab dalam memperkuat program ketahanan pangan dan berharap ke depan perencanaan proyek seperti ini dilakukan secara menyeluruh dan sesuai kebutuhan daerah.

“Prinsipnya kami mendukung, tapi harus dirancang dengan matang agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani. Tapi harus jelas perencanaannya, agar tidak menimbulkan persoalan baru” pungkasnya.

Sebagai informasi. Berdasarkan data resmi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), proyek ini mencakup satu paket lengkap mesin RPU, mulai dari rice grader, rice huller, silo gabah, vacuum packing, dryer, colour sorter, hingga paddy separator.

Pengadaan dilakukan lewat sistem e-purchasing dengan nilai anggaran Rp24,9 miliar dari APBD Perubahan 2024.
Berdasarkan data di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), penyedia proyek ini adalah PT Skill Indotimur Agung dengan nilai kontrak Rp24,86 miliar.

(Sf/By)