Samarinda - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengoptimalkan langkah pendataan lapangan demi merampungkan Sensus Ekonomi 2026 yang ditargetkan selesai pada 31 Agustus mendatang.

Hingga awal bulan ini, progres pendataan secara kumulatif telah menyentuh angka 74 persen. BPS Kaltim menaruh optimis bahwa sisa target sebesar 26 persen tersebut dapat terkejar hingga tuntas di penghujung waktu.

Kepala BPS Kaltim, Mas'ud Rifai, menjelaskan dinamika pendataan di setiap wilayah memiliki karakteristik yang beragam. Kota Bontang kini mencatatkan laju penyelesaian tertinggi dengan capaian menembus 88 persen.

Sementara Kota Balikpapan berada di kisaran 69,09 persen menyesuaikan dengan volume sasaran survei yang lebih padat.

"Mirip dengan sifat perkotaan, memang karena jumlahnya (sasaran) banyak. Kalau Bontang kan secara proporsi lebih sedikit," jelas Mas'ud ditemui di Samarinda, Senin (3/8/2026).

Menyikapi kompleksitas wilayah perkotaan, khususnya di kawasan perumahan elite dan kompleks pertokoan besar, BPS menerapkan strategi jemput bola yang lebih adaptif. Petugas lapangan diinstruksikan untuk berkoordinasi secara fleksibel dengan pengelola kawasan, termasuk menyesuaikan jadwal kunjungan pada jam-jam spesifik seperti pukul 16.00 hingga 18.00 waktu setempat, demi menemui langsung responden atau pemilik usaha yang memiliki otoritas data.

Selain pendekatan jadwal, BPS juga menggencarkan edukasi di tengah masyarakat perkotaan guna meluruskan miskonsepsi yang kerap muncul. Mas'ud memberikan jaminan bahwa kegiatan ini murni untuk memotret kondisi ekonomi daerah secara statistik.

"Kami terus mengedukasi agar masyarakat tidak menganggap kami seperti petugas pajak. Sensus ini sama sekali tidak terkait dengan pajak," tegasnya.

Dinamika yang tak kalah menarik turut ditemui di kawasan pedalaman, seperti di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Di wilayah ini, petugas BPS Kaltim mengedepankan pendekatan kultural dan penghormatan terhadap kearifan lokal.

Di Kutai Barat, proses pendataan diselaraskan dengan agenda pergelaran budaya setempat, di mana petugas bersabar menunggu rangkaian acara adat selesai sebelum melakukan pendataan. Sementara di Mahakam Ulu, BPS menjalin koordinasi ekstra dengan aparat desa guna merumuskan jadwal pertemuan yang tepat, mengingat tingginya mobilitas warga yang bekerja di ladang atau kawasan hutan.

Menyiasati berbagai dinamika di sisa waktu pengerjaan ini, BPS Kaltim tidak hanya mengandalkan terjun langsung secara tatap muka. Sebagai langkah taktis percepatan penyelesaian pendataan, BPS turut menyosialisasikan opsi kepada para responden untuk melakukan pengisian data secara mandiri, sebuah inovasi agar pendataan ekonomi Kaltim tuntas sesuai target waktu.

(Sf/Lo)