Cari disini...
Seputar Kaltim
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar, Arianto. (Foto: Istimewa).
Tenggarong - Program Rp 50jt per RT yang diprogramkan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah-Rendi Solohin akan direalisasikan pada 2023 ini.
Sebelumnya, Pemkab Kukar pada 2022 lalu fokus mengimplementasi kendaraan roda dua untuk ketua RT. Kendaraan jenis motor ini untuk mendukung operasional ketua RT di Kukar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan realisasi akan dilakukan pada Juli 2023.
Ia mengaku ada beberapa desa yang sudah mengajukan berkas terkait hal tersebut dan dana yang akan dianggarkan sudah disediakan untuk direalisasikan.
Pengelolaan anggaran yang diberikan kepada setiap RT bervariasi cara penggunaannya. Untuk tahap pertama setiap RT mendapat Rp 25 juta.
"Kita berikan anggaran itu dan dikelola RT, jadi nanti mereka bermusyawarah untuk penggunaan dana yang telah diberikan," Kata Arianto, Rabu (26/7/2023).
DPMD, kata dia, belum memonitoring terkait jumlah barang yang akan dibeli RT yang mendapat bantuan.
"Intinya kita siapkan menu untuk mereka, sepanjang penganggaran itu tidak keluar dari menu yang disiapkan, maka itu boleh dilaksanakan," ucapnya.
Untuk RT yang berada di wilayah administrasi desa, realisasinya dilakukan oleh pemerintah desa. Sedangkan untuk RT di kelurahan, realisasinya dilakukan oleh pemerintah kecamatan.
"Pencairan itu akan langsung ke pihak desa, sedangkan kelurahan pencairannya melalui kecamatan," ungkap Arianto.
Arianto menyebutkan belum mengetahui mana yang akan didahulukan untuk anggaran yang akan di serahkan, itu tergantung berkas yang lebih dahulu diproses.
"Inikan banyak juga yang diproses, ADD tahap dua, kemudian Bagi Hasil Pajak Daerah, Benku provinsi dan BKKDRT ini berbarengan di proses," imbuhnya.
"Intinya sudah diproses, mungkin sudah ada yang cair juga, bulan ini sudah cair," Lanjutnya.
Arianto menegaskan ketika anggaran BKKDRT tahap pertama sudah dibayarkan, maka segera di serahkan ke RT dari desa. "Selama inikan banyak permintaan untuk tambahan Insentif RT, rata rata itu yang diminta mereka," tutupnya.
Program Rp 50 Juta per RT juga akan difokuskan ke perbaikan infrastruktur skala kecil melalui gotong royong. Dengan pemanfaatan anggaran yang digalakkan untuk gotong royong agar warga bisa merasakan manfaatnya dengan perbaikan-perbaikan infrastruktur kecil.
(Sf/By)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar, Arianto. (Foto: Istimewa).
Tenggarong - Program Rp 50jt per RT yang diprogramkan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah-Rendi Solohin akan direalisasikan pada 2023 ini.
Sebelumnya, Pemkab Kukar pada 2022 lalu fokus mengimplementasi kendaraan roda dua untuk ketua RT. Kendaraan jenis motor ini untuk mendukung operasional ketua RT di Kukar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan realisasi akan dilakukan pada Juli 2023.
Ia mengaku ada beberapa desa yang sudah mengajukan berkas terkait hal tersebut dan dana yang akan dianggarkan sudah disediakan untuk direalisasikan.
Pengelolaan anggaran yang diberikan kepada setiap RT bervariasi cara penggunaannya. Untuk tahap pertama setiap RT mendapat Rp 25 juta.
"Kita berikan anggaran itu dan dikelola RT, jadi nanti mereka bermusyawarah untuk penggunaan dana yang telah diberikan," Kata Arianto, Rabu (26/7/2023).
DPMD, kata dia, belum memonitoring terkait jumlah barang yang akan dibeli RT yang mendapat bantuan.
"Intinya kita siapkan menu untuk mereka, sepanjang penganggaran itu tidak keluar dari menu yang disiapkan, maka itu boleh dilaksanakan," ucapnya.
Untuk RT yang berada di wilayah administrasi desa, realisasinya dilakukan oleh pemerintah desa. Sedangkan untuk RT di kelurahan, realisasinya dilakukan oleh pemerintah kecamatan.
"Pencairan itu akan langsung ke pihak desa, sedangkan kelurahan pencairannya melalui kecamatan," ungkap Arianto.
Arianto menyebutkan belum mengetahui mana yang akan didahulukan untuk anggaran yang akan di serahkan, itu tergantung berkas yang lebih dahulu diproses.
"Inikan banyak juga yang diproses, ADD tahap dua, kemudian Bagi Hasil Pajak Daerah, Benku provinsi dan BKKDRT ini berbarengan di proses," imbuhnya.
"Intinya sudah diproses, mungkin sudah ada yang cair juga, bulan ini sudah cair," Lanjutnya.
Arianto menegaskan ketika anggaran BKKDRT tahap pertama sudah dibayarkan, maka segera di serahkan ke RT dari desa. "Selama inikan banyak permintaan untuk tambahan Insentif RT, rata rata itu yang diminta mereka," tutupnya.
Program Rp 50 Juta per RT juga akan difokuskan ke perbaikan infrastruktur skala kecil melalui gotong royong. Dengan pemanfaatan anggaran yang digalakkan untuk gotong royong agar warga bisa merasakan manfaatnya dengan perbaikan-perbaikan infrastruktur kecil.
(Sf/By)