Samarinda - Kesuksesan program perjalanan religi gratis bagi ratusan penjaga rumah ibadah (marbut) di Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2025 tampaknya belum bisa dilanjutkan dengan mulus di 2026.

Terdapat dua batu sandungan utama, yakni keterbatasan alokasi anggaran daerah dan memanasnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

Sepanjang 2025, Pemprov Kaltim melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sukses memberangkatkan 876 orang penjaga rumah ibadah dari lima agama.

Mereka yang muslim diberangkatkan umrah, sementara agama lain diberangkatkan ke negara tujuan religinya masing-masing, seperti Katolik dan Kristen ke Vatikan dan Yerusalem, Konghucu ke Tailan, serta Hindu dan Buddha ke India. Total anggaran yang terserap saat itu mencapai Rp30,8 miliar.

Namun untuk 2026, Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah menegaskan anggaran untuk program ini mengalami rasionalisasi besar-besaran karena pemprov sedang memprioritaskan program pendidikan dan kesehatan.

"Jujur saja anggaran kita masih kurang dan harus dipilah. Fokus Pak Gubernur saat ini adalah Gratispol untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk perjalanan religi tahun 2026 ini, anggaran yang tersedia sementara ini baru cukup untuk 14 orang," ungkap Dasmiah.

Dasmiah juga meluruskan ekspektasi masyarakat dengan mengingatkan status program perjalanan religi ini dalam nomenklatur pemerintahan adalah hadiah.

"Harus dipahami ini adalah hadiah kepada masyarakat. Namanya hadiah, itu menyesuaikan kemampuan, bisa diberikan, bisa juga tidak. Beda dengan program pendidikan gratis yang memang wajib," tegasnya.

Pihaknya masih berupaya mengajukan pergeseran anggaran ke DPRD agar kuota keberangkatan bisa ditambah, setidaknya untuk satu kelompok terbang.

Kalaupun nantinya anggaran tersedia, Pemprov Kaltim tetap tidak bisa sembarangan memberangkatkan para marbot.

Situasi geopolitik, terutama konflik antara Iran dan Israel yang memanas akhir-akhir ini, membuat rute perjalanan religi ke kawasan Timur Tengah (seperti Umrah ke Arab Saudi dan ziarah ke Yerusalem) menjadi berisiko tinggi. Dasmiah sejalan dengan imbauan dari otoritas agama terkait hal ini.

"Kalau aman, ayo kita berangkatkan. Tapi kalau negara tujuannya tidak aman, kita juga takut. Repot kita nanti. Surat dari Kemenag itu sifatnya imbauan untuk menunda keberangkatan, bukan melarang ibadahnya," tambahnya.

Imbauan penundaan tersebut memang tengah digencarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kaltim.

Kepala Kanwil Kemenhaj Kaltim, Mohlis Hasan meminta seluruh jemaah untuk menunda perjalanan imbas dari ancaman keamanan di ruang udara internasional.

"Kuncinya adalah keselamatan. Jalur menuju Tanah Suci melintasi negara-negara yang kini menjadi zona konflik. Kekhawatiran kami adalah potensi gangguan keamanan jalur penerbangan, apalagi saat ini perang sudah menggunakan teknologi jarak jauh," ujar Mohlis.

Kemenhaj Kaltim sejak akhir Februari lalu telah menyarankan berbagai maskapai internasional untuk menjadwal ulang hingga membatalkan penerbangan.

Pihaknya meminta masyarakat, termasuk para calon penerima hadiah perjalanan religi dari pemerintah, untuk tetap tenang dan menunggu hingga situasi global benar-benar kondusif.

(Sf/Lo)