Samarinda - Program Makan Bergizi (MBG) yang sudah digulirkan pemerintah kembali menjadi sorotan. 

Kali ini, fokus kritik tertuju pada kurangnya perhatian program ini terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, khususnya kantin sekolah. 

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi mengungkapkan kekhawatirannya. Sebab, situasi ini mirip dengan yang terjadi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ketika masyarakat Kaltim yang mau mencoba berjuang di IKN melalui usaha atau karyawan. Tapi ternyata selalu ditanyakan soal sertifikasi dan sebagainya, saya itu khawatir berlaku di MBG terhadap pemberdayaan UMKM lokal seperti kantin sekolah," tutur Purwadi dihubungi di Samarinda.

Purwadi menyoroti persyaratan yang terlalu ketat dalam program MBG dan dapat menghambat partisipasi UMKM lokal. 

Selain itu, Purwadi masih mempertanyakan peran UMKM mana saja yang telah digandeng. Hingga kini, belum adanya keterbukaan mengenai bahan-bahan untuk program tersebut diambil dari mana saja.

Menurutnya, jika transparansi seperti ini saja belum bisa dilakukan, maka program ini hanya sekedar normatif saja.

"Program ini sekedar normatif, katanya pemberdayaan ekonomi lokal. Tapi di dalam kenyataannya 'kan sampai hari ini belum tahu, siapa pelaku-pelaku pemasok MBG, bahan-bahan MBG itu kan, telurnya dari siapa, sayurnya dari desa mana, petaninya siapa," tanyanya.

Dengan kekisruhan ini, ia berharap pemerintah dan perwakilan BGN untuk membuat ruang diskusi dengan pihak kantin, sehingga permasalahan ini bisa teratasi. Sebab, jangan sampai persepsi publik atas roda ekonomi yang hanya menghidupi salah satu pihak.

"Menurut saya perlu untuk duduk bersama, apalagi perintah Presiden, supaya ekonomi lokal itu tumbuh, dan kantin adalah ekonomi lokal yang terdekat yang menjadi pasar langsung di situ, libatkanlah walaupun berapa persen, nah ini harus transparan," pesan Purwadi.

(Sf/By)