Samarinda - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan akan terus berjalan dan tidak dihentikan, meskipun saat ini tengah diproses perubahan peraturan terkait penyelenggaraannya. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti, sebagai respons atas berbagai isu dan permasalahan yang mencuat di tengah pelaksanaan program tersebut.

"Kita sudah rapat berkali-kali lintas kementerian, sekitar dua kali. Dan sekarang sudah ada proses untuk merubah peraturan tentang penyelenggaraan MBG. MBG tetap berjalan tidak dihentikan, tapi mungkin mekanismenya ada perubahan-perubahan," ujar Abdul Mu'ti, di Samarinda, Selasa ( 30/09/2025).

Pernyataan Mendikdasmen ini secara mutlak mengonfirmasi adanya sejumlah persoalan serius dalam implementasi MBG yang memerlukan perbaikan mendesak, terutama pada tataran operasional dan pengawasan.

Beberapa permasalahan krusial yang diduga menjadi alasan utama perlunya perubahan mekanisme MBG, di antaranya adalah:

*Kasus Keracunan Makanan Massal*

Isu paling mendesak adalah maraknya kasus keracunan makanan yang dialami oleh ribuan anak sekolah peserta MBG di berbagai daerah. Data menunjukkan lonjakan kasus keracunan yang signifikan, terdapat 4.711 orang mulai dari awal MBG digulirkan pada 6 Januari 2025.

Di mana kualitas higienitas, proses produksi, distribusi, dan penyajian makanan yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pihak terkait dinilai sangat rendah dan tidak aman. 

Walaupun belum pernah terjadi di Kaltim, setidaknya ada makanan yang mengarah pada pembusukan hingga berulat. Hal ini mengundang atensi masyarakat Kaltim, bahkan ada sebagian sekolah yang menghentikan program tersebut, salah satunya baru-baru ini SMAN 2 Samarinda.

*Potensi Penyelewengan dan Korupsi Dana Program*

Adanya kekhawatiran dan temuan mengenai potensi penyelewengan dana atau mark-up harga makanan. Contoh kasus seperti yang terjadi di Makassar, di mana proses pengadaan dan pengelolaan anggaran dicurigai tidak transparan dan akuntabel.

Seperti yang sudah tersebar di beberapa media, terlapor anggaran yang diperuntukkan satu siswa hanya sebesar Rp6.500 turun dari anggaran yang dialokasikan per siswa sebesar Rp10.000.

Hal ini tentu memicu penyelidikan hukum dan menunjukkan adanya celah kebocoran dana yang merugikan negara dan kualitas gizi anak.

*Kualitas dan Ketersediaan Gizi yang Belum Optimal*

Meskipun bernama "Bergizi Gratis," terdapat kritik mengenai kualitas dan kandungan gizi menu makanan yang disajikan. Di banyak tempat, menu yang diberikan dinilai tidak memenuhi standar gizi yang optimal, tidak bervariasi, dan bahkan beberapa menu dikeluhkan tidak layak konsumsi oleh siswa, sehingga bertentangan dengan tujuan utama program untuk meningkatkan status gizi anak.

Bahkan para warganet mengkritik sebagian besar petinggi BGN yang bukan dari kalangan ahli gizi, melainkan dari purnawirawan TNI dan Polri. Ketua BGN sendiri, Dadan Hindayana merupakan akademisi dengan spesialisasi entomologi (serangga).

Pada rapat bersama di DPR RI, Dr. Tan Shot Yen melontarkan kritik keras terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyebutnya salah kaprah karena menu yang disajikan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak dan justru berisiko terhadap kesehatan. 

"Dari Lhoknga hingga Papua yang ada adalah burger," sebut Tan, menguto dari siaran TV Parlemen. 

Penggunaan bahan, kata dia, seperti gandum dan turunannya dalam burger bukanlah cerminan dari kedaulatan pangan Indonesia.

*Keterlibatan dan Represi Pengawasan Militer*

Pelibatan unsur TNI/militer dalam pengawasan program di lapangan juga menuai kontroversi. Selain menimbulkan pertanyaan tentang urgensi dan tupoksi, laporan di beberapa daerah menunjukkan adanya dugaan tindakan represif atau tekanan terhadap pihak pelaksana lokal, seperti ibu-ibu penyedia makanan, yang justru mengganggu suasana belajar mengajar dan proses penyaluran makanan.

Selain itu, dari petinggi BGN pun diisi oleh Purnawirawan TNI dan Polri. Nama-nama besar tersebut, mulai dari Brigjen Pol. Sony Sonjaya, Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, Brigjen (Purn) Sarwono, hingga Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha.

(Sf/Rs)