Samarinda - Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan berat dalam lima tahun terakhir. Produksi beras di wilayah ini mengalami penurunan signifikan, sebuah kondisi yang mengkhawatirkan bagi kemandirian pangan daerah.

Pada tahun 2019, produksi beras mencapai 146.878 ton dengan tingkat kecukupan beras sebesar 43,85 persen. Namun, angka tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2020, meskipun ada peningkatan menjadi 151.863 ton, produksi kembali menurun di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2021 menyaksikan penurunan menjadi 142.321 ton dan terus menurun hingga 139.266 ton pada 2022. Pada tahun terakhir, produksi hanya mampu mencapai 125.230 ton.

Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana, mengakui penurunan ini di hadapan Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dan wartawan dalam sebuah sesi bincang santai di Rumah Jabatan Gubernur, Samarinda, pada Sabtu (16/3/2024). Yana menegaskan bahwa penurunan produksi tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca dan alih fungsi lahan. "Kami harus mengakui bahwa kinerja kami belum optimal dalam mengatasi masalah stok pangan," ujar Yana.

Untuk mencapai swasembada pangan, Kaltim membutuhkan luas panen sekitar 142,4 ribu hektar, yang akan cukup untuk memenuhi kebutuhan 4.007.736 jiwa penduduknya. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kekurangan pasokan air. "Kami berencana untuk mengatasi masalah air secara bertahap mulai tahun 2024. Sebagai contoh, di Babulu, ada sawah seluas 1.780 hektar yang tidak ditanam karena masalah ketersediaan air," paparnya.

Solusi yang ditawarkan DPTPH adalah perluasan cakupan pompanisasi atau pipanisasi. Saat ini, hanya ada 166 unit pompa air yang memenuhi 32,36 persen dari kebutuhan. Untuk mencapai target, diperlukan tambahan sekitar 395 unit pompa air.

Rencana pompanisasi yang akan dilaksanakan di lima kabupaten/kota di Kaltim mencakup area yang luas. Di Samarinda, misalnya, diperlukan pompanisasi untuk lahan seluas 118,74 hektar, sementara di Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara, total area yang memerlukan pompanisasi mencapai 2.525,62 hektar.

Akmal Malik juga mengomentari situasi ini, menekankan bahwa penyusutan produksi beras akan berdampak pada perspektif jangka panjang. "Kita perlu mempertanyakan kemandirian pangan kita jika terus bergantung pada penyediaan dari luar," ujar Malik. 

Penurunan produksi beras di Kaltim menjadi peringatan bagi semua pihak untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah kemandirian pangan. Dengan potensi fiskal dan ekonomi yang dimiliki, Kaltim memiliki kesempatan untuk memperbaiki situasi dan mencapai swasembada pangan yang sebenarnya.
"Kemandirian pangan adalah esensi otonomi daerah, dan setiap wilayah harus dapat memenuhi kebutuhan sendiri," pungkasnya.

(Sf/Rs)