Samarinda - Praktisi pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim), Kris Suhariyatno, menyatakan dukungannya terhadap program pendidikan gratis yang dijanjikan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Rudy Mas’ud – Seno Aji. 

Program yang dikenal dengan jargon "Gratispol" ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi akses pendidikan yang lebih baik di Kaltim.

Namun, Kris juga mengingatkan bahwa fasilitas pendidikan yang belum memadai di beberapa daerah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), harus menjadi perhatian utama. 

"Terkait fasilitas pendidikan yang belum memadai, tentu ini juga harus menjadi perhatian dan dipenuhi secara bertahap," ujarnya.

Janji politik untuk menggratiskan pendidikan dari jenjang SMA hingga S3 ini disambut antusias oleh masyarakat Kaltim. Kris menilai program ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan melampaui program nasional yang selama ini hanya menggratiskan pendidikan dasar.

"Amanat Pembukaan UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara," katanya.

Ia menambahkan, program ini relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta mendukung gagasan wajib belajar 13 tahun yang pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti.

Meskipun demikian, Kris menekankan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga membutuhkan dukungan dari daerah serta pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Saya berharap, langkah pertama yang akan dilaksanakan dengan pendidikan gratis Rudy-Seno adalah membebaskan biaya pendidikan," tuturnya.

Terkait sumber pendanaan, Kris menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD. "Sebagai masyarakat, kita berharap anggaran yang ada digunakan sesuai regulasi dan skala prioritas," sebutnya.

Kris juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya tentang pendidikan, tetapi juga sektor lain seperti infrastruktur dan kesehatan. 

Oleh karena itu, ia berharap program ini dapat diterapkan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan kapasitas fiskal daerah.

"Oleh karena itu, program ini harus diterapkan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan kapasitas fiskal daerah," pungkasnya.

(Sf/Rs)