Cari disini...
Seputar Kaltim
PPU Terima 22 Dapur Layanan MBG, Pemkab masih Pikirkan Mekanisme dan Lokasinya
Jajaran Pemkab PPU saat menghadiri Rakor pembahasan program MBG di Pendopo Odah Etam, Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Senin (10/2/2025). (Istimewa)
Penajam - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) baru-baru ini menerima pengalokasian 22 Stasiun Pelayanan (SP) atau dapur layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
Pengalokasian ini merupakan kabar bagus bagi suatu daerah karena bisa mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
"Kita kemarin menerima informasi pengalokasian ini saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) dan BGN yang membahas soal percepatan program MBG di Kaltim,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, Selasa (11/2/2025).
Tohar mengaku setelah mendengarkan penjelasan dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN terkait pelaksanaan MBG yang awalnya cukup membingungkan, kini semakin jelas arahnya.
"Saat ini, pemerintah pusat tengah mendorong seluruh stakeholder untuk bisa mensukseskan program MBG,” ungkapnya.
Namun, Tohar mengaku belum mengetahui secara detail bagaimana mekanisme pelaksanaan dan dimana lokasi penempatan SP atau dapur layanan MBG.
“Sektornya ada dimana, pembangunannya seperti apa. Apalagi satuan pelayanan itu identik dengan dapur pelayanan dan ini juga menjadi bahan renungan kita untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka menyukseskan program MBG kedepan,” ujar Tohar.
Ia tidak mengetahui pasti apakah puluhan SP yang akan dibangun sesuai dengan proporsi jumlah calon penerima manfaat, yaitu pelajar, ibu hamil, santriwan dan santriwati se-PPU.
"Ini yang masih menjadi pertanyaan kita, apakah SP tersebut berdasarkan proporsi jumlah calon penerima manfaat, baik siswa, santri pondok pesantren, ibu hamil atau telah memperhitungkan orbitasi jangkauan dari satuan pelayanan ke penerima manfaat. Itu juga perlu diklarifikasi kepada satuan badan gizi nasional di PPU," jelas Tohar.
Pemkab PPU berkomitmen akan melakukan pembinaan kepada stakeholder yang memang memiliki kompetensi di bagian penyediaan dan penyiapan material untuk program MBG, salah satunya adalah pangan.
"Di lingkup pertanian mungkin bisa melakukan pembinaan kepada masyarakat, khususnya petani kita. Satu sisi ada peluang, tapi ini juga tergantung cara pandang masyarakat kita dan ada pula tantangan bagi kita apakah mampu memenuhi kebutuhannya dari lokal," tuturnya.
Kini, Pemkab PPU akan melaksanakan rapat konsolidasi dengan stakeholder di PPU untuk melakukan pemetaan-pemetaan guna mendukung penuh pelaksanaan program MBG.
(Sf/By)
Cari disini...
Seputar Kaltim
PPU Terima 22 Dapur Layanan MBG, Pemkab masih Pikirkan Mekanisme dan Lokasinya
Jajaran Pemkab PPU saat menghadiri Rakor pembahasan program MBG di Pendopo Odah Etam, Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Senin (10/2/2025). (Istimewa)
Penajam - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) baru-baru ini menerima pengalokasian 22 Stasiun Pelayanan (SP) atau dapur layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
Pengalokasian ini merupakan kabar bagus bagi suatu daerah karena bisa mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
"Kita kemarin menerima informasi pengalokasian ini saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) dan BGN yang membahas soal percepatan program MBG di Kaltim,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, Selasa (11/2/2025).
Tohar mengaku setelah mendengarkan penjelasan dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN terkait pelaksanaan MBG yang awalnya cukup membingungkan, kini semakin jelas arahnya.
"Saat ini, pemerintah pusat tengah mendorong seluruh stakeholder untuk bisa mensukseskan program MBG,” ungkapnya.
Namun, Tohar mengaku belum mengetahui secara detail bagaimana mekanisme pelaksanaan dan dimana lokasi penempatan SP atau dapur layanan MBG.
“Sektornya ada dimana, pembangunannya seperti apa. Apalagi satuan pelayanan itu identik dengan dapur pelayanan dan ini juga menjadi bahan renungan kita untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka menyukseskan program MBG kedepan,” ujar Tohar.
Ia tidak mengetahui pasti apakah puluhan SP yang akan dibangun sesuai dengan proporsi jumlah calon penerima manfaat, yaitu pelajar, ibu hamil, santriwan dan santriwati se-PPU.
"Ini yang masih menjadi pertanyaan kita, apakah SP tersebut berdasarkan proporsi jumlah calon penerima manfaat, baik siswa, santri pondok pesantren, ibu hamil atau telah memperhitungkan orbitasi jangkauan dari satuan pelayanan ke penerima manfaat. Itu juga perlu diklarifikasi kepada satuan badan gizi nasional di PPU," jelas Tohar.
Pemkab PPU berkomitmen akan melakukan pembinaan kepada stakeholder yang memang memiliki kompetensi di bagian penyediaan dan penyiapan material untuk program MBG, salah satunya adalah pangan.
"Di lingkup pertanian mungkin bisa melakukan pembinaan kepada masyarakat, khususnya petani kita. Satu sisi ada peluang, tapi ini juga tergantung cara pandang masyarakat kita dan ada pula tantangan bagi kita apakah mampu memenuhi kebutuhannya dari lokal," tuturnya.
Kini, Pemkab PPU akan melaksanakan rapat konsolidasi dengan stakeholder di PPU untuk melakukan pemetaan-pemetaan guna mendukung penuh pelaksanaan program MBG.
(Sf/By)