Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor bersama kepala daerah lain yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) mendorong optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

Menurutnya, kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap daya dukung fiskal dan optimalisasi DBH dinilai sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk jalan umum yang terdampak aktivitas perkebunan.

“Optimalisasi ini sangat mendesak, terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan yang terdampak aktivitas perkebunan, agar masyarakat juga ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.

AKPSI tengah berupaya mendapatkan kepastian regulasi yang kuat terkait DBH sawit melalui konsultasi lintas kementerian dan lembaga saat rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengaku menyambut baik langkah tersebut. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha dan masyarakat, serta perlunya regulasi berbasis data sebagai dasar sinkronisasi program.

“Regulasi berbasis data menjadi sangat penting sebagai dasar sinkronisasi program daerah dengan kementerian dan lembaga, termasuk dalam mendukung usulan para kepala daerah terkait DBH sawit,” jelasnya.

Akmal juga menyoroti tantangan tata kelola perkebunan, mulai dari kelembagaan petani, keterbatasan infrastruktur hingga tuntutan global terhadap keberlanjutan sektor. 

Ia menegaskan komitmennya mendukung AKPSI dalam mendorong optimalisasi DBH sawit dan kemandirian fiskal daerah melalui sinkronisasi regulasi maupun audiensi lanjutan ke kementerian terkait.

(Sf/Lo)